Capaian nilai indeks SPI 2022 Kota Madiun tercatat terbaik nasional

Madiun (ANTARA) - Capaian indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2022 untuk Kota Madiun, Jawa Timur, tercatat terbaik secara nasional untuk kategori kota dengan nilai angka 83,00.

"Ini kalau misal sekolah, (nilainya) sudah A semua. Di wilayah Bakorwil I plus nilainya bagus-bagus semua," ujar Kepala Satgas Koordinasi Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) Wilayah III KPK RI Uding Juharudin dalam acara sosialisasi program pencegahan korupsi di Gedung GCIO Diskominfo Kota Madiun, Selasa.

Ia menjelaskan jika SPI itu seperti medical check-up kalau di dunia medis. Artinya, hal itu merupakan tolak ukur suatu lembaga atau pemerintahan dalam kondisi sehat atau bersih dari korupsi.

"Kita bisa saja bilang kalau tubuh kita sehat, tetapi untuk pembuktiannya harus melalui medical check-up. Nah, SPI juga begitu. Artinya, ini merupakan tolak ukur suatu lembaga atau pemerintahan sehat atau bersih dari korupsi atau tidak," katanya.

Selain SPI, dalam sosialisasi tersebut Uding Juharudin juga memperlihatkan hasil nilai "Monitoring Centre for Prevention" (MCP) Kota Madiun tahun 2022 yang juga cukup tinggi yakni mencapai 94,38.

Pihaknya memberikan apresiasi. Bukan hanya untuk Kota Madiun, tetapi juga untuk daerah-daerah di Bakorwil I plus. Sebab, hasil MCP dan SPI daerah-daerah tersebut sudah cukup bagus.

Adapun, MCP merupakan sebuah aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan pemantauan capaian kinerja program pencegahan korupsi. Caranya melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Ini wajib bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Setidaknya ada delapan fokus areal intervensi. Yakni, perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

Dia menambahkan sosialisasi tersebut sekaligus tindak lanjut dari Rapat Koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah serta peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 beberapa waktu lalu. Para kepala daerah juga mengikuti secara virtual.

Pihaknya menilai untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pemerintah harus baik dulu. Pemerintah harus antikorupsi.