MTI usulkan tiga rekomendasi pengaturan kebijakan mudik lebaran 2023

Kita coba menjembatani penggunaan moda transportasi itu dengan pendekatan financial instrument, yaitu dengan tarif

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Tory Damantoro mengatakan, MTI mengusulkan tiga rekomendasi pengaturan untuk masa mudik lebaran 2023 yang mencangkup pengaturan pola perjalanan, pengaturan pola transportasi, dan pengaturan pola lalu lintas.

Usulan tersebut diberikan karena maraknya kekhawatiran masyarakat akan kemacetan saat melakukan perjalanan mudik.

“Masukan MTI untuk penanganan mudik lebaran dalam waktu tiga minggu lagi akan kita laksanakan bersama-sama,” kata Tory di Jakarta, Selasa.

Tory menjelaskan, adapun rekomendasi pertama yakni mengenai pengaturan pola perjalanan.
MTI mengusulkan agar membagi waktu cuti secara proporsional menjadi tiga gelombang, gelombang pertama: 17-23 April 2023, gelombang kedua: 19-25 April 2023, gelombang ketiga: 21-27 April 2023.

Sebagai implementasinya, MTI memberi saran agar pemerintah merevisi SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri PANRB No. 327/2023, No. 1/2023, No. 1/2023, atau dapat ditempuh dengan terbitnya surat edaran baru dari pemerintah.

Rekomendasi kedua, MTI mengusulkan pengaturan pola transportasi dengan menerapkan kenaikan tarif dalam rentang H-7 sebelum lebaran sampai dengan H+7 setelah lebaran.

“Kita coba menjembatani penggunaan moda transportasi itu dengan pendekatan financial instrument, yaitu dengan tarif. Nah tarif itu bisa dinaikan secara bertahap, untuk kemudian dapat memberikan sinyal kepada masyarakat kapan mereka harus bepergian sesuai dengan kemampuan finansialnya,” ujar Tory.

Tory berharap dengan adanya pengaturan tersebut, pemerintah dapat mengurai kepadatan lalu lintas dan penggunaan tarif tiap moda transportasi dapat dibagi secara efektif.

Selain itu, demi membatasi penggunaan sepeda motor sebagai moda transportasi mudik, MIT juga mengusulkan pemerintah untuk memberlakukan operasi penyekatan di titik-titik tertentu pada jalur mudik sepeda motor.

Namun pemerintah juga harus menyediakan truk atau bus di lokasi pos penyekatan tersebut.

Rekomendasi ketiga, MTI mengusulkan agar pemerintah lebih memperhatikan manajemen pengendalian terpadu. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan mengaplikasikan sistem manajemen pengendalian angkutan lebaran satu pintu.

“Kementerian Perhubungan sebagai pemegang komandonya, sebagai fasilitator, integrator dan agregator angkutan lebaran nasional,” kata Tory.
Di samping itu, Tory melanjutkan, diperlukannya sistem informasi terpadu dan peta jalan sistem angkutan lebaran agar mempermudah para pemudik dalam mencari informasi terkait arus mudik 2023.

“Roadmap-nya itu kemudian pola informasi kepada masyarakat, sekarang sudah ada kecanggihan teknologi yang bisa kita manfaatkan sehingga masyarakat bisa merencanakan perjalanannya dengan baik,” pungkas Tory.