DPRD Jabar minta gubernur matang kaji peralihan pengelolaan SMA

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Wahyuwijaya meminta agar Gubernur Ridwan Kamil untuk mengkaji secara matang sebelum menyetujui peralihan pengelolaan SMA sederajat ke pemerintah kota/kabupaten.

"Kesimpulan saya, jangan terlalu menyederhanakan persoalan, bekerja menjadi pemimpin itu jangan maunya yang mudah melulu. Karena mengurusi anak-anak SMA dan SMK memang tak semudah membangun alun-alun," ungkap pria yang akrab disapa AW itu di Bogor, Selasa.

Legislator asal Kabupaten Bogor itu mengakui bahwa mengelola SMA dan SMK merupakan hal yang kompleks, sehingga membutuhkan energi lebih untuk menanganinya.

"Saya sangat bisa memahami, tangan Kang RK mah memang terlalu lembut dan halus untuk menangani kompleksitas persoalan yang ada di SMA dan SMK, apalagi ngurusin tawurannya. Wajar kalo dia terkesan langsung ingin lempar handuk," ujarnya.

AW menyebutkan, Ridwan Kamil sempat bersikukuh untuk merealisasikan konsep sekolah satu atap untuk mengantisipasi kekurangan SMA Negeri dan SMK Negeri di banyak kecamatan. Namun, hingga kini belum ada yang terealisasi.

Kemudian, kata dia, Ridwan Kamil melakukan sejumlah program dalam pengelolaan SMA dan SMK, seperti program Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) gratis melalui Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD).

"Tapi itu malah menjadi blunder. Karena kepseknya (di sekolah) jadi bulan-bulanan para orang tua siswa sementara kebutuhan operasional sekolah secara fundamental memang belum memadai," ungkap Pengurus Pengurus Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jawa Barat ini.

Ia mengingatkan Ridwan Kamil agar bertanggung jawab sebagai pemimpin yang dulu sempat bersikeras mengambil kebijakan pengawasan dan pengelolaan SMA dan SMK dari daerah ke Pemprov Jabar.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat berkunjung di Cigombong, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat, 31 Maret 2023, menyetujui wacana pengembalian pengelolaan SMA sederajat dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.

Menurutnya, hal itu bisa mempermudah pemerintah dalam melakukan koordinasi demi menekan angka tawuran antar pelajar.

"Secara pribadi saya cenderung setuju. Karena dulu waktu saya jadi wali Kota Bandung lebih dekat koordinasi teknisnya dan saat pindah ke provinsi memang agak jauh," ucap Emil.

Ia menyebutkan, untuk pengelolaan pendidikan baik itu di bawah pemerintah provinsi atau kota maupun kabupaten, semua harus ada perbaikan dan dapat meningkatkan kualitas siswanya.

"Yang penting adalah kembali atau tidak kembali. Tapi kalau teruji ada kenaikan kualitas, ya pertahankan. Kalau ternyata ada masalah, perbaiki," terangnya.

Ia pun menginginkan kualitas pendidikan di Jawa Barat menjadi nomor satu di Indonesia.

"Hidup ini adalah perjanjian, kesepakatan, yang terpenting mah kualitas pendidikan nomor satu, jangan disepelekan," kata Emil.