Presiden Serahkan DIPA 2009

Jakarta, (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2009 kepada para pimpinan lembaga, menteri selaku pengguna anggaran dan gubernur yang menerima pendelegasian
kekuasaan dalam pengelolaan keuangan di daerah serta menteri keuangan selaku bendahara umum negara.

Pada acara yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Senin, itu Presiden berperan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara.

Menurut keterangan dari Kepala Biro Humas Departemen Keuangan RI, Harry Z Soeratin tema pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah 2009 adalah "Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan".

Untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, belanja pemerintah 2009 akan diutamakan pada peningkatan anggaran pendidikan, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, perlindungan sosial melalui program BOS, beasiswa pendidikan, Jamkesmas, Program Raskin, PNPM, dan BLT.

Untuk menciptakan stimulus pertumbuhan yang berkualitas, belanja pemerintah diarahkan pada pembangunan infrastruktur, prasarana pertanian dan prasarana pendukung ketahanan energi nasional.

Dalam upaya menjaga pencapaian prioritas tersebut pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di 2009 sebesar 6 persen, persentase penduduk miskin turun menjadi 12-14 persen dan tingkat pengangguran menjadi 7-8 persen.

Melalui koordinasi dengan Bank Indonesia angka inflasi diharapkan dapat ditekan dibawah 6 persen dan suku bungan Bank Indonesia rata-rata 7,5 persen dan nilai tukar rupiah tidak jauh meleset dari asumsi APBN yaitu Rp9.400 per dolar AS.

Tahun 2009 adalah tahun pertama sepanjang sejarah dimana APBN melampaui ngka Rp1.000 triliun. Angka ini terdiri atas Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp716,4 triliun dan Anggaran Transfer untuk Daerah berjumlah Rp320,7 triliun.

Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp143,6 triliun, belanja barang sebesar Rp77,7 triliuh, belanja modal sebesar Rp93,8 triliun, bantuan sosial sebesar Rp67,8 triliun dan pembayaran bunga utang, subsidi dan belanja lain-lain sebesar Rp333,5 triliun.

DIPA yang diserahkan langsung oleh Presiden meliputi DIPA sektoral sebanyak 5.948 DIPA dengan nilai Rp273,4 triliun, DIPA Tugas Pembantuan sebanyak 4.425 DIPA dengan nilai Rp13,1 triliun dan DIPA Dekonsentrasi sejumlah 1.835 DIPA dengan nilai Rp35,9 triliun.

Perhatian pemerintah terhadap kondisi fiskal di daerah diwujudkan dalam meningkatnya anggaran transfer ke daerah dalam bentuk dana perimbangan (Rp296,9 triliun), dana otonomi khusus (Rp8,8 triliun) dan dana penyesuaian (Rp14,9 triliun).

Salah satu catatan penting dalam APBN 2009 adalah tetap terpenuhinya amanat UUD yang menetapkan porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp207,4 triliun untuk anggaran pendidikan.

Jumlah itu tersebar pada Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp61,5 triliun, Departemen Agama sebesar Rp23,3 triliun, Kementerian Negara/Lembaga lainnya sebesar Rp3 triliun, bagian anggaran 69 sebesar Rp1,7 triliun dan melalui transfer ke daerah sebesar Rp117,9 triliun.

Menteri Pendidikan Nasional (Rp62,1 triliun), Menteri PU (Rp35 triliun), Menteri Pertahanan (Rp33,7 triliun) dan Menteri Kesehatan (Rp20,3 triliun) mewakili pimpinan departemen/lembaga secara simbolik menerima penyerahan DIPA dari Presiden.