Korsel, Jepang akan bahas keamanan ekonomi dan nasional

Seoul (ANTARA) - Korea Selatan dan Jepang berencana mengadakan dua saluran dialog membahas keamanan ekonomi dan nasional menindaklanjuti pertemuan bulan lalu antara Presiden Yoon Suk Yeol dengan Perdana Menteri Fumio Kishida, menurut pejabat terkait pada Senin.

Dialog keamanan ekonomi yang melibatkan dewan keamanan nasional kedua negara diperkirakan akan dilaksanakan pada awal bulan ini, sebelum Yoon melakukan perjalanan ke Amerika Serikat untuk melakukan pertemuan dengan Presiden Joe Biden pada 26 April.

Sedangkan untuk dialog keamanan nasional melibatkan pejabat setingkat direktur jenderal dari otoritas kebijakan luar negeri dan pertahanan kedua negara juga diperkirakan akan dilaksanakan pada saat bersamaan.

"Kami sedang membahas jadwal rinci dengan Jepang untuk kedua dialog," kata seorang pejabat senior kepresidenan kepada Kantor Berita Yonhap.
Baca juga: Menteri Unifikasi Korsel bahas kerja sama soal Korut dengan Jepang

Pejabat lain mengatakan dialog dijadwalkan berlangsung pada bulan ini, meskipun tanggalnya belum dipastikan.

Dialog keamanan ekonomi diharapkan dapat menjadi forum untuk membahas kerja sama mengenai masalah rantai pasokan berkaitan dengan semikonduktor, kendaraan listrik dan baterai, serta tanggapan bersama kedua negara atas kendali ekspor China dan tekanan ekonomi lainnya.

Seoul dan Tokyo juga akan membahas respons mereka atas UU Pengurangan Inflasi dan UU Cip dan Sains Amerika Serikat di tengah kekhawatiran bahwa hal itu dapat merugikan bisnis domestik.

"Korsel dan Jepang bersama mengangkat isu dengan AS akan memiliki bobot berbeda dibandingkan Korsel dan Jepang mengangkat isu itu secara terpisah dengan AS," kata pejabat kepresidenan.
Baca juga: Korsel pulihkan pakta berbagi informasi kemiliteran dengan Jepang

Sementara itu, dialog keamanan nasional diharapkan membantu Seoul dan Jepang menyelaraskan tanggapan mereka atas provokasi nuklir dan rudal Korea Utara, serta hubungan yang semakin meningkat antara Korut, China dan Rusia.

Langkah ini terjadi sejalan dengan hubungan antara kedua negara yang membaik menyusul penyelesaian atas perselisihan jangka panjang mengenai kerja paksa masa perang Jepang, setelah Korsel memutuskan untuk mengganti rugi korban kerja paksa secara mandiri tanpa meminta kontribusi Jepang.

Sumber: Yonhap-OANA