Kemenkumham bantu pulihkan ekonomi melalui bazar Ramadhan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) membantu upaya pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan menggelar bazar Ramadhan.

"Semoga melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi di dalam pemulihan ekonomi, sekaligus meraih berkah, termasuk menjalin silaturahmi di antara kita," kata Sekretaris Jenderal Kemenkumham Komjen Pol. Andap Budhi Revianto saat membuka Bazar Ramadan 1444 Hijriah DWP Kemenkumham "Bangkitkan Ekonomi Meraih Berjuta Berkah" di Graha Pengayoman Kemenkumham, Jakarta, Senin.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, kegiatan rutin selama bulan Ramadhan itu sempat terhenti tiga tahun akibat pandemi COVID-19. Andap mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan yang digagas Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenkumham selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu (5/4).

Sebelum membuka acara, Andap menyempatkan diri mengunjungi beberapa booth peserta dan memeriksa secara langsung harga barang di bazar tersebut.

"Saya juga barusan mengecek harga dari peserta yang mengikuti bazar, memantau disparitas harga (di bazar) dengan harga pasar," katanya.

Berbagai produk olahan pangan, baju Muslim, perlengkapan shalat, sembako, hingga aneka kebutuhan puasa dan Idul Fitri dari pelaku UMKM pun siap digelar di lobi dan aula Graha Pengayoman itu.

"Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga kita dimudahkan, senantiasa diberikan kesehatan, dan ibadah kita diterima Allah Swt," imbuhnya.

Dia juga menyampaikan rasa syukur karena tidak ada kasus penularan COVID-19 di lingkungan Kemenkumham.

"Tapi tetap waspada dan tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan," ujar Andap.

Acara bazar Ramadhan itu diikuti 94 peserta yang terdiri atas perwakilan 11 Unit Utama Kemenkumham; dua Kantor Wilayah Kemenkumham di DKI Jakarta dan Banten; serta sembilan UPT Pemasyarakatan dan Imigrasi dari Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat; Kementerian Pertanian; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Pegadaian; dan 70 UMKM.