DPC Partai Demokrat Sukabumi menyatakan tetap solid di kubu AHY

"Kami pastikan seluruh kader, pengurus dan relawan Partai Demokrat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tetap solid di bawah kepemimpinan AHY,"

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi menyatakan tetap solid di kubu Ketua Umum Partai Dekrat Agus Harimurti Yudhoyono pasca-upaya peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Kami pastikan seluruh kader, pengurus dan relawan Partai Demokrat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat tetap solid di bawah kepemimpinan AHY," kata Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi Iman Adinugraha di Sukabumi pada Senin, (3/4).

Iman mengatakan Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY merupakan yang sah dan tidak bisa diganggu gugat lagi. Pihaknya pun optimistis PK yang dialkukan oleh kubu Moeldoko pasti akan ditolak oleh MA seperti yang telah telah terjadi sebelumnya.

Pihaknya pun sudah melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi untuk menyolidkan seluruh kader partai berlambang bintang mercy ini. Bahkan pihaknya, memastikan tidak ada kadernya yang membelot ke kubu Moeldoko.

Pihaknya pun berharap kasus ini segera berakhir dan pihak Moeldoko menerima dan mengakui bahwa Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY merupakan yang legal dan sah secara hukum.

"Jangan mengotak-atik partai kami, karena dari bawah hingga pimpinan tertinggi kami tetap solid bersama AHY," tambahnya.

Iman mengatakan adanya PK yang dilakukan Moeldoko tersebut pihaknya pun mengambil langkah hukum dengan mendatangi Pengadilan Negeri Cibadak untuk memberikan surat perlindungan hukum dan surat tersebut sudah diterima langsung oleh Ketua PN Cibadak.

Sementara, Ketua PN Cibadak Mahendrasmara Purnamajati mengatakan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) setiap surat yang masuk kepada pihak tentunya akan diterima dan pihaknya pun sudah menerima surat dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Sukabumi.

Terlepas nanti surat isinya tentang apa, tentunya PN Cibadak akan mempelajarinya terlebih dahulu. Jika nantinya harus ada kebijakan yang harus dikeluarkan, pihaknya akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pimpinan.