Kulon Progo prioritaskan enam program unggulan tingkatkan daya saing

Penyusunan RKPD 2024 ini sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, bagian dari tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Kulon Progo (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, memprioritaskan enam program unggulan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2024 untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing daerah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kulon Progo Triyono di Kulon Progo, Senin, mengatakan enam prioritas pembangunan di Kulon Progo, yakni penanggulangan kemiskinan ekstrem, perwujudan kawasan Aerotropolis sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, pengembangan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan kelestarian lingkungan hidup, dan peningkatan tata kelola pelayanan publik.

"Penyusunan RKPD 2024 ini sebagai upaya menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Selain itu, bagian dari tahapan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah," kata Triyono.

Ia mengatakan Pemkab Kulon Progo memiliki pekerjaan rumah untuk mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, karena indeks gini rasio Kulon Progo cukup tinggi, yakni 0,380. Kemudian, tingkat kemiskinan di Kulon Progo per 2022 sebesar 16,39 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 6,57 persen.

"Kinerja 2022 tidak mencapai target, yakni gini rasio dan indeks pembangunan berkelanjutan. Pada 2024, pembangunan Kulon Progo mengusung isu strategis pemerataan ekonomi yang belum optimal dan penanganan kemiskinan ekstrem," katanya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Tri Saktiyana mengatakan program perwujudan kawasan Aerotropolis sekitar Bandara Internasional Yogyakarta untuk mengatasi persoalan investasi dan lainnya.

"Perwujudan kawasan Aerotropolis untuk mengatasi masalah dan sekaligus mewujudkan mimpi," katanya.

Tri Saktiyana mengatakan untuk mewujudkan prioritas pembangunan tersebut dari prediksi pendapatan daerah kurang lebih Rp1,371 triliun belum termasuk dana alokasi khusus (DAK) dan bantuan keuangan khusus (BKK) reguler DIY, direncanakan untuk belanja program kegiatan kurang lebih sebesar Rp1,386 triliun dan penyertaan modal BUMD sebesar Rp24,2 miliar.

"Dengan keterbatasan pendanaan tersebut, perlu kami ingatkan kepada kepala OPD dan jajarannya, agar penyusunan program kegiatan benar-benar berorientasi pada hasil dan mengarah pada terwujudnya empat prioritas tersebut di atas dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan optimalisasi pada tahap pelaksanaannya," katanya.