Kami tidak secara reaktif setuju atau tidak. Ini perlu waktu untuk mendalami. Kami membutuhkan `feasibility` dan keberlanjutan proyek ini,"Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Keuangan akan mempertimbangkan permintaan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terkait sumber pembiayaan proyek "mass rapid transit" yang menggunakan dana pinjaman dari Japan International Cooperation Agency.
"Kami tidak secara reaktif setuju atau tidak. Ini perlu waktu untuk mendalami. Kami membutuhkan `feasibility` dan keberlanjutan proyek ini," kata Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar seusai melakukan pertemuan dengan rombongan Gubernur DKI Jakarta di Jakarta, Selasa.
Mahendra mengatakan dalam pertemuan itu, Gubernur Joko Widodo telah memaparkan permintaan untuk mengurangi beban Pemerintah Provinsi DKI dari skema dana pinjaman yang diberikan lembaga multilateral asal Jepang tersebut.
Namun, lanjut dia, pihak Kementerian Keuangan belum dapat memutuskan suatu kesimpulan dari hasil pertemuan selama satu jam tersebut dan akan mengkaji permintaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu.
"Intinya tadi merupakan kegiatan yang bisa memberikan kontribusi yang baik, karena infrastruktur Jakarta memerlukan hal tersebut," kata Mahendra.
Mahendra memastikan Kementerian Keuangan akan mencari solusi terbaik dan menguntungkan sehingga Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menanggung beban besar atas pembiayaan proyek yang telah direncanakan sejak 2005 itu.
Salah satu implementasi kebijakan alokasi hibah yang terkait dengan penyediaan pelayanan dasar bidang perhubungan pada 2013 adalah pemberian hibah pemerintah untuk program MRT di Provinsi DKI Jakarta.
Saat ini beban biaya dari pinjaman JICA tersebut sebesar 42 persen ditanggung oleh pemerintah pusat serta diwujudkan dalam bentuk hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan 58 persen dari sumber pendanaan tersebut dialokasikan sebagai penerusan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Sementara, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menginginkan pembiayaan hibah tersebut sebanyak 70 persen, sehingga 30 persen dialokasikan sebagai penerusan pinjaman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
"Ini masih proses, tapi kami sudah sampaikan bahwa beban yang diterima oleh DKI harus dikecilkan, dan yang besar dari pemerintah pusat," ujar Jokowi, panggilan akrab mantan Walikota Surakarta ini.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga mengaku mendapatkan wejangan dari Menteri Keuangan Agus Martowardojo agar berhati-hati dalam memutuskan proyek MRT yang melibatkan dana besar.
Untuk itu, ia akan berdiskusi kembali dengan pihak-pihak terkait, karena pembangunan MRT betul-betul membutuhkan perencanaan matang, apalagi Kementerian Keuangan belum dapat memberikan keputusan.
"Ini kehati-hatian saya karena nanti akan membebani bila saya salah memutuskan. Jadi bukan ingin berlama-lama, tapi ini menyangkut APBD dan uang besar," kata Jokowi.
(S034/N002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2012
