Wapres buka konferensi tingkat menteri OKI

Kesetaraan gender dan kemajuan kaum perempuan bukan hanya hak asasi manusia, tetapi kesetaraan gender juga telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono membuka Konferensi Tingkat Menteri ke-4 Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang mengangkat tema Peran Serta dan Regulasi Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi di Negara Anggota OIC.

"Kesetaraan gender dan kemajuan kaum perempuan bukan hanya hak asasi manusia, tetapi kesetaraan gender juga telah terbukti memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat," kata Wakil Presiden Boediono saat memberikan sambutan pada KTM ke-4 OKI, di Jakarta, Selasa.

Boediono mengatakan, kesetaraan gender lebih lanjut akan memberikan efek ganda pada pengembangan kapasitas perempuan di bidang lainnya, seperti pendidikan, kesehatan dan politik.

Indonesia, yang selalu hadir di setiap perjuangan dan transformasi OKI sebagai organisasi multilateral, berupaya meningkatkan dan memperkuat perempuan diberbagai bidang melalui penerapan aturan perundang-undangan.

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu dari tiga isu pengarusutamaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, yang meliputi pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan, pengarusutamaan pemerintah yang baik dan pengarusutamaan gender.

"Untuk lebih menerapkan pengarusutamaan gender, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan tentang perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), dan peraturan ini telah mendorong kementerian / lembaga untuk menerapkan anggaran yang responsif gender," ujar Boediono.

Selain itu, Boediono juga menyampaikan keprihatinan yang mendalam terhadap situasi yang dialami masyarakat muslim di beberapa negara seperti Palestina dan Suriah, yang mengalami krisis kemanusiaan dan kekerasan.

Terkait hal tersebut, Boediono mengimbau Negara-negara OKI untuk memberikan kontribusinya dalam upaya meningkatkan kapasitas pemerintahan Negara Palestina yang melibatkan kaum perempuan dalam proses pengambilan keputusan, karena penting dalam mendukung rekonsiliasi di Palestina.

Indonesia menyambut baik diadopsinya Resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada untuk meningkatkan status Palestina menjadi "non-member-observer state" atau Negara Peninjau Non Anggota PBB, yang didukung 138 negara.

"Resolusi ini juga mengakui kerja dan dukungan tanpa henti dari negara OKI akan nasib Palestina sejak awal. Di masa yang akan datang, kita perlu terus menerus mendorong selua pihak untuk melakukan dialog untuk rekonsiliasi dan perdamaian," ujar Boediono.

Boediono berharap, konferensi kali ini dapat melanjutkan kinerja yang baik oleh OKI sebelumnya di Deklarasi Teheran, dan dapat bermanfaat bagi tidak hanya masyarakat muslim, namun seluruh masyarakat di dunia.

Konferensi yang dihadiri 160 delegasi dari negara anggota OKI, PBB dan Badan terkait ini juga menghadirkan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Marie Elka Pangestu dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar.
(S038)