Empat hal asalan KUA/PPAS DKI belum disetujui

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta (DPRD DKI Jakarta) Triwisaksana mengatakan bahwa alasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Platform Anggaran Sementara (PPAS) masih belum disetujui karena empat hal.

"Masalah KUA PPAS sampai kini belum selesai karena masih ada perbedaan pendapat antara DPRD," kata Triwisaksana saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin.

Empat masalah yang dimaksud antara lain, hibah bus untuk peremajaan, Kartu Jakarta Sehat, pembangunan jalan layang Ciledug-Blok M, dan Kampung Deret."Itu kan bisa mengurangi pendapatan," kata pria yang akrab disapa Sani.

Selain itu, ia menyebutkan bahwa hibah 1000 bus sedang ini tidak jelas mekanismenya serta rincian anggarannya.

Sementara Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan pada 10 November lalu juga memiliki masalah yang sama yakni pembiayaannya masih 'misterius'. Dia bahkan menyebutkan bahwa untuk pada era Fauzi Bowo, untuk mendanai 1 juta warga dibutuhkan dana Rp1,1 triliun.

"Sekarang 4,7 juta orang dengan dana Rp1,2 triliun menggunakan sistem asuransi, efektif enggak?" katanya.

Sedangkan mengenai jalan layang bus atau elevated busway dianggap Sani kurang efektif karena untuk kondisi Jakarta kini yang diperlukan adalah perbaikan sistem transportasi publik, bukan menambah jalan.

"Itu mubazir. Kalau dibuat akan mengundang kendaraan luar untuk masuk ke Jakarta," katanya.

Sedangkan program kampung deret, menurut Sani, pihak pemerintah provinsi DKI Jakarta tidak memberikan rincian yang jelas mengenai anggaran serta lokasi."Karena awalnya butuh Detail Engineering Design, kami minta lebih rinci," katanya.

Namun Sani memaklumi keterlambatan pembuatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2013."Ya kami maklumi saja kan pemimpin baru. Enggak mungkin dengan waktu singkat. Kalau dipaksakan nanti dikira ada apa-apa," katanya.

(Dny)