Acara yang diselenggarakan Bagian Administrasi Pemerintahan Setkab Kukar tersebut diikuti seluruh Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan Kelurahan di seluruh Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur.
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, HM Syaifuddin mengatakan Bimtek itu bertujuan untuk memperkaya wawasan aparat kelurahan khususnya Kasi Pemerintahan terkait tupoksi sehingga, terbentuk Kasi Pemerintahan yang lebih memahami tugas dan tanggung jawab agar tercipta pemerintahan kelurahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.
"Lebih khusus lagi agar meningkatnya pelayanan optimal serta dapat meminimalisasi atau menyelesaikan masalah-masalah terkait pertanahan," ujarnya.
Sebagai narasumber kegiatan itu adalah fasilitator dari Balai Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Yogyakarta, serta pejabat struktural dari Bagian Administrasi Pertanahan Setkab Kukar.
Sementara Staf Ahli Bidang Pemerintahan Setkab Kukar Assobirin saat membuka Bimtek itu mengatakan bahwa Kasi Pemerintahan di Kelurahan bertanggung jawab dalam penyusunan program kerja dan laporan administrasi kependudukan, catatan sipil, ketenagakerjaan, penataan batas wilayah, pertanahan dan penanganan permasalahan serta sengketa batas wilayah.
Menurutnya, dengan melihat begitu kompleksnya tugas yang dihadapi tersebut, maka sangat penting Pemkab memberikan pembekalan kepada Kasi Pemerintahan.
Dikatakannya dengan Bimtek tersebut selain meningkatkan wawasan dan keterampilan sebagai abdi masyarakat, juga diharapkan meningkatnya pemahaman tentang administrasi dan pelayanan prima di bidang pertanahan.
Assobirin melanjutkan bahwa konflik pertanahan biasanya muncul akibat dari tidak tertib administrasi, dan juga karena pemahaman yang salah dalam administrasi pertanahan sehingga memunculkan masalah yang berkelanjutan.
Untuk itu, ia berharap para peserta Bimtek diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat, guna memberikan pelayanan prima dan optimal kepada masyarakat. (ANTARA)
Editor: Copywriter
Copyright © ANTARA 2012
