Jokowi sikapi demokrasi soal dua gubernur tolak Israel di Piala Dunia

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyikapi adanya demokrasi perihal dua gubernur yang berbeda pandangan dan menolak partisipasi Israel dalam Piala Dunia U20 2023.

Presiden menegaskan bahwa wilayah politik dan wilayah olahraga memiliki ranahnya masing-masing sehingga jangan dicampuradukkan.

"Ini kan negara demokrasi, yang penting jangan dicampuradukkan. Saya sudah, saya sampaikan kan, jangan dicampur aduk, ada wilayah politik, ada wilayah olahraga," kata Presiden usai meresmikan KEK Lido City, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pernyataan Presiden soal tidak mencampuradukkan antara posisi Indonesia yang mendukung Palestina ini sudah pernah ditegaskan pada Selasa (28/3).

"Saya menjamin keikutsertaan Israel tidak ada kaitannya dengan konsistensi posisi politik luar negeri kita terhadap Palestina, karena dukungan kita kepada Palestina selalu kokoh dan kuat," kata Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Selasa malam.

Kepala Negara juga menyebut bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati. Oleh karena itu, Presiden menegaskan untuk tidak mencampuradukkan urusan olahraga dan politik.

“Dalam urusan Piala Dunia U-20 ini, kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya. Jadi, jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik,” tegas Presiden.

Pernyataan tersebut dikeluarkan Presiden melalui akun YouTube Sekretariat Presiden pada Selasa (28/3) atau satu hari sebelum Federasi sepak bola dunia (FIFA) mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada Rabu (29/3).

Selanjutnya, Presiden Jokowi masih menunggu kedatangan dan laporan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai melakukan pertemuan Presiden FIFA Gianni Infantino di Doha, Qatar, Rabu (29/3).