ASEANBAC, Menkeu-Gubernur Bank Sentral ASEAN dorong ekonomi digital

Penting untuk memperluas inklusi keuangan dan literasi digital terutama untuk UMKM agar UMKM mampu mendapatkan akses ke modal dan berpartisipasi lebih besar di pasar

Jakarta (ANTARA) - ASEAN Business Advisory Council (ASEANBAC) bersama Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral se ASEAN (AFMGM) mendorong dialog dan kolaborasi yang lebih besar untuk kemajuan ekonomi digital dan ekonomi hijau.

Ketua ASEANBAC Arsjad Rasjid yang memimpin pertemuan yang berlangsung di Bali 28-31 Maret 2023 tersebut menyatakan hal itu dilakukan guna mengurangi risiko dan menjaga stabilitas keuangan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis Arsjad menyatakan transformasi digital dan keuangan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan ekonomi global, kesenjangan keuangan dan investasi hijau di sektor ekonomi hijau.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu juga menyatakan pentingnya untuk meningkatkan investasi pada ekonomi hijau dengan cara mempercepat inovasi melalui penelitian dan pengembangan, investasi luar negeri, dan pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan.

"Penting untuk memperluas inklusi keuangan dan literasi digital terutama untuk UMKM agar UMKM mampu mendapatkan akses ke modal dan berpartisipasi lebih besar di pasar," ujarnya.

Selain itu, Arsjad menekankan pentingnya inisiatif blended finance yang dapat mendorong investasi swasta ke arah energi yang berkelanjutan.

Dengan cara ini, lanjutnya, ASEAN bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dampak yang lebih besar serta return yang lebih baik yang sesuai dengan risiko.

Arsjad juga mengatakan bahwa kebijakan dan regulasi, struktur keuangan yang inovatif, standarisasi dan transparansi, serta instrumen mitigasi risiko adalah kunci untuk mendorong investasi swasta di bidang energi yang berkelanjutan.

Untuk mengatasi kesenjangan investasi dalam proyek iklim di Asia Tenggara, Arsjad menilai pentingnya peningkatan investasi dalam proyek yang ramah lingkungan dan kerjasama dalam menerapkan standar ISSB di seluruh ASEAN, serta membuat harmonisasi dan konsistensi tentang taksonomi ASEAN.

Selain itu, tambahnya, kepemimpinan ASEANBAC berkomitmen untuk mendukung agenda pemerintah dalam mempromosikan sentralitas ASEAN dan berinovasi menuju inklusivitas yang lebih besar.

"Kami telah mengidentifikasi lima isu prioritas untuk upaya advokasi kebijakan, termasuk transformasi digital, pembangunan berkelanjutan, penguatan sektor kesehatan, ketahanan pangan, dan fasilitasi perdagangan dan investasi," ujarnya.

ASEANBAC juga telah menghasilkan delapan legacy project yang bertujuan untuk memberikan dampak yang langsung, konkret, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan UMKM sebagai penerima manfaat utama.

Salah satu proyek yang diunggulkan adalah ASEAN QR Code di bawah pilar Transformasi Digital untuk mempromosikan konektivitas pembayaran lintas batas.

Arsjad juga menyatakan, pentingnya menciptakan ekosistem yang mendukung dan dinamis bagi UMKM termasuk startup untuk berinovasi dengan memberikan insentif seperti perlakuan pajak yang adil, penyederhanaan persyaratan lisensi, dan kemudahan prosedur kepatuhan dimana akan sangat penting mengingat ASEAN yang memiliki ekonomi digital yang berkembang pesat.

"Untuk mencapai tujuan ini, kami akan terus bekerja sama erat dengan Sekretariat ASEAN serta menteri keuangan dan gubernur bank sentral untuk memastikan sektor swasta terlibat dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mengatasi tantangan keuangan melalui transformasi digital dan pendanaan yang berkelanjutan di kawasan ini," katanya.

Policy Manager ASEANBAC Yohanes Lukiman menambahkan pentingnya harmonisasi ASEAN QR Code untuk mendukung pertumbuhan UMKM melalui inklusi keuangan dan transaksi lintas batas yang lancar.

Dengan kode QR, lanjutnya, biaya transaksi lintas batas akan berkurang dibandingkan dengan metode pembayaran lain, dan juga mampu meningkatkan customer experience, meminimalisir ketergantungan dan risiko terhadap nilai tukar asing melalui local currency settlement.

"Selain itu memungkinkan UMKM untuk menerima pembayaran dari warga ASEAN mana pun," katanya.