Dubes imbau WNI di Mesir waspada

Seluruh WNI di Mesir hendaknya tidak mendekati atau masuk ke lokasi-lokasi rawan..

Kairo (ANTARA News) - Duta Besar Republik Indonesia di Kairo Nurfaizy Suwandi mengimbau semua warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Mesir untuk waspada terkait situasi dan kondisi politik serta keamanan setempat yang kian memanas.

"Seluruh WNI di Mesir hendaknya tidak mendekati atau masuk ke lokasi-lokasi rawan demonstrasi yang bisa mengarah kepada bentrokan massa," kata Dubes Nurfaizy kepada ANTARA di Kairo, Minggu.

Khusus bagi pelajar dan mahasiswa agar tetap pada misi dan tujuan utama ke Mesir, yakni belajar menuntut ilmu, katanya.

"Pelihara komunikasi antarsesama teman, keluarga dan KBRI, jauhi daerah-daerah rawan anarkis," kata mantan Kapolda DKI Jaya itu.

"Laporkan kepada KBRI apabila ada masalah yang mencurigakan. Jaga lingkungan permukiman mahasiswa Indonesia secara bergiliran, dan bagi wanita diimbau jangan berjalan sendirian bila keluar rumah," katanya.

Sementara itu, kondisi keamanan di Mesir belum kondusif akibat aksi demo dari dua kubu berseberangan masih terus berlangsung di ibu kota Kairo maupun di kota-kota provinsi setempat.

Dua kubu berseberangan itu adalah kubu Islam yang mendukung Dekrit Presiden dan rancangan undang-undang dasar (RUUD), dan kubu liberal yang menolak dekrit dan RUUD tersebut.

Kubu Islam dari Partai Kebebasan dan Keadilan, sayap Ikhwanul Muslimin, dan Partai Al Nur, sayap politik Salafi, dan beberapa kelompok pro reformasi melancarkan demo sejuta umat di Kairo dan sejumlah ibu kota provinsi seperti Iskandariyah, Asiut dan Ismailiah pada Sabtu (1/12).

WNI di Mesir berjumlah sekitar 5.000 orang, sebagian besar adalah mahasiswa yang tersebar di Kairo dan beberapa provinsi lainnya.

Dalam krisis keamanan pada awal 2011, sebagian besar WNI tersebut dievakuasi ke Indonesia, namun kembali lagi setelah pulihnya kondisi keamanan.

Sementara kubu liberal saat ini masih menduduki Bundaran Tahrir, pusat kota Kairo sejak sepekan terakhir.

Presiden Mesir Mohamed Moursi pada Sabtu (1/12) malam menetapkan 15 Desember 2012 untuk referendum penentuan UUD baru yang ditolak keras oleh kubu liberal.

Ketua Konstituante, Husam Al Ghariyani, pada Sabtu menyerahkan draf akhir RUUD tersebut kepada Presiden Moursi.

(M043)