Menkeu lihat situasi pasar sebelum terbitkan obligasi hijau di 2023

Di tahun 2023, kami sudah menyusun skenario pembiayaan baik dari dalam negeri maupun global. Tentu dalam konteks pembiayaan keseluruhan, obligasi hijau merupakan salah satu alat

Badung, Bali (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani akan melihat situasi pasar dan perkembangannya terlebih dahulu sebelum menerbitkan obligasi khusus seperti obligasi hijau atau berkelanjutan pada tahun 2023.

"Di tahun 2023, kami sudah menyusun skenario pembiayaan baik dari dalam negeri maupun global. Tentu dalam konteks pembiayaan keseluruhan, obligasi hijau merupakan salah satu alat," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers Financing Transition in ASEAN di Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Hal tersebut lantaran Indonesia maupun dunia memasuki tahun 2023 dengan menyadari bahwa terdapat kenaikan inflasi dan suku bunga yang sangat curam.

Dengan demikian, strategi pembiayaan untuk Indonesia akan terus berlanjut menjadi sangat oportunis dan pragmatis.

Ia menuturkan Indonesia menerbitkan obligasi berkelanjutan pertama kali pada tahun 2021 dan mendapatkan harga termurah, khususnya di Eropa kala itu.

Adapun saat ini suku bunga global masih sangat rendah, sehingga strategi ini terus dikembangkan setiap kali Pemerintah Indonesia melihat peluang.

"Kami akan menjadi sangat oportunistik dan jendela peluang bagi kami untuk menerbitkan obligasi akan mempertimbangkan situasi pada tahun ini," katanya.

Selain situasi pasar, Sri Mulyani menyebutkan pemerintah akan melihat arus kas negara sebelum menerbitkan obligasi hijau.

Saat ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih memiliki penyangga yang cukup besar, baik dari pembiayaan anggaran tahun 2022 maupun pada awal tahun 2023.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi sementara pembiayaan anggaran pada tahun 2022 mencapai Rp583,54 triliun. Sementara pada awal tahun 2023 per Februari, realisasi pembiayaan anggaran tercatat Rp182,19 triliun.