Kemenpan RB sederhanakan prosedur evaluasi reformasi birokrasi

Jakarta (ANTARA) -

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menyederhanakan prosedur evaluasi reformasi birokrasi demi mempercepat dampak konkret bagi masyarakat dan pembangunan sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

"Penyederhanaan ini menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar, mencapai setidaknya Rp150 miliar per tahun yang dapat digunakan untuk membiayai program pembangunan yang lebih berdampak," kata Menpan RB Abdullah Azwar Anas dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Azwar Anas mengatakan hal itu dalam acara Sosialisasi dan Asistensi Reformasi Birokrasi Tematik dan Perubahan Peta Jalan Reformasi Birokrasi 2020-2024 di Gedung Gradhika Pramaja, Semarang, Jawa Tengah, Kamis.

Sebelumnya, prosedur evaluasi reformasi birokrasi dilakukan melalui proses panjang, dengan hanya mengukur proses dan kepatuhan serta fokus pada pengumpulan laporan.

Dengan proses yang panjang itu, terdapat 259 indikator proses dan administrasi yang perlu diisi oleh peserta penilaian. Selain itu, ada pula ribuan lembar laporan yang perlu disampaikan dalam tahapan evaluasi.

Melalui penyederhanaan tersebut, kini hanya ada 26 indikator hasil yang akan dinilai dalam evaluasi reformasi birokrasi. Salah satu penyederhanaan itu adalah dengan menghilangkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB).

Anas menyampaikan jumlah efisiensi sebesar Rp150 miliar per tahun itu merupakan perkiraan anggaran Pemerintah yang dihabiskan untuk menggelar penilaian mandiri untuk sejumlah keperluan, seperti biaya konsultasi dan rapat.

"Jadi, kami akan menghilangkan tahapan penilaian mandiri pada evaluasi RB," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anas mengatakan pihaknya telah meluncurkan Peraturan Menpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 untuk mengawali babak baru pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak.

Dia juga menyampaikan bahwa hasil dari penerapan reformasi birokrasi terkadang memerlukan waktu bertahun-tahun untuk dirasakan oleh masyarakat.

"Oleh karena itu, reformasi birokrasi perlu langsung menyasar pada masalah-masalah utama pembangunan, yang apabila diselesaikan akan mempercepat dampak nyata. Percepatan dampak reformasi birokrasi inilah yang dilakukan melalui reformasi birokrasi tematik," ujarnya.

Reformasi Birokrasi Tematik adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengurai dan menyelesaikan masalah tata kelola terkait dengan isu dan program prioritas Pemerintah. Hal itu bertujuan agar manfaatnya segera dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ada empat fokus Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan saat ini, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, serta fokus pada isu prioritas Presiden Joko Widodo seperti penggunaan produk dalam negeri dan penekanan inflasi.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik akan dilakukan secara nasional oleh seluruh kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L), pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Hadir dalam acara sosialisasi tersebut ialah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, jajaran pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah.