Pengamat: sirkulasi sistemik atasi kekurangan guru

Jadi orang yang mau pindah ke kota kalau belum punya tiket itu terhalang dan itu bisa memitigasi kemungkinan serangan langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD),"

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat pendidikan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Makmuri Sukarno mengatakan harus membuat sirkulasi sistemik untuk mengatasi kekurangan guru SD di nusantara saat ini.

"Jadi orang yang mau pindah ke kota kalau belum punya tiket itu terhalang dan itu bisa memitigasi kemungkinan serangan langsung ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD)," kata Makmuri Sukarno yang dihubungi di Jakarta, Jumat.

Menurut Makmuri, penempatan guru di daerah itu diurus oleh BKD di tiap propinsi yang rentan terhadap praktik korupsi.

"Walaupun sudah didesentralisasi tapi isu korupsi itu sangat berpengaruh pada penempatan guru di kota, ditambah penempatan berbagai kursus maupun pendalaman materi lebih menarik di perkotaan dibandingkan perdesaan.

Ia mengatakan tunjangan para guru yang mengajar di daerah terpencil harus ditingkatkan karena jarak antara satu desa ke desa lainnya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Misalnya, pada saat mereka mengambil gaji belum menggunakan ATM, kalaupun ada itupun sangat jauh dari tempat tinggal dan mengajar.

"Pemerintah pusat ataupun daerah perlu mengevaluasi lagi tentang tunjangan keterpencilan itu, apalagi kalau kita berbicara di luar pulau jawa dan pulau-pulau terpencil di pelosok nusantara," kata dia.

"Para lurah di daerah terpencil mengatakan kepada saya bahwa ada guru disini tapi suratnya aja. Tidak lama kemudian sudah terdengar pindah lagi, dan itu memang dihukum karena sosial ekonomi dan karirnya kurang diperhatikan," ujar dia.

Jadi, sirkulasi guru ke daerah-daerah terpencil penting sekali misalnya, untuk menjadi kepala sekolah itu harus ada persyaratan pernah mengalami sirkulasi di pelosok-pelosok daerah.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Sulistiyo, mengatakan bahwa kekurangan guru SD yang terjadi di nusantara saat ini tak kunjung mendapat perhatian dari pemerintah. Dari keluhan pada Agustus lalu yang menyebutkan bahwa 94 persen daerah mengalami kekurangan guru SD, tak ada perubahan hingga sekarang. Bahkan, saat ini tercatat kebutuhan guru di sekitar 96 persen kabupaten dan kota di seluruh Indonesia tak terpenuhi.

"Kekurangan guru SD ini sudah lama terjadi. Dari 497 kabupaten kota, hanya dua kabupaten kota saja yang sudah terpenuhi," kata Sulistiyo, saat jumpa pers di Kantor PGRI, Jalan Tanah Abang III, Jakarta, Senin.

Ia mengatakan bahwa jumlah guru SD di ibukota saja masih kurang kuotanya. Minimnya jumlah guru SD ini, lanjutnya, dikarenakan banyak guru yang diangkat pada masa orde baru kini telah pensiun. Sementara itu, guru-guru muda yang ada saat ini tidak dilakukan pengangkatan.

"Ini hampir berjalan sekitar tiga tahun lebih karena pensiunan guru sangat besar dan tak ada gantinya," kata dia.

(ANT)