BI: Otoritas ASEAN perlu rumuskan kebijakan mitigasi spillover global

Dalam merumuskan kebijakan, kita harus berjalan bersama agar sinergis

Badung, Bali (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan pentingnya otoritas ASEAN untuk merumuskan respons kebijakan yang bijaksana dan inovatif dalam rangka memitigasi risiko dari spillover effect alias dampak limpahan global.

Langkah tersebut sekaligus guna mempertahankan dukungan terhadap pemulihan ekonomi kawasan yang sedang berlangsung.

"Dalam merumuskan kebijakan, kita harus berjalan bersama agar sinergis," ucap Perry dalam seminar bertajuk "Enchancing Policy Callibration for Macro Financial Resillience" di Kabupaten Badung, Bali, Rabu.

Dia pun menggarisbawahi pentingnya bauran kebijakan BI yang meliputi kebijakan moneter untuk stabilitas makroekonomi agar inflasi terjaga, kebijakan makroprudensial yang akomodatif untuk menunjang pertumbuhan dengan menyeimbangkan intermediasi dan ketahanan sektor keuangan, serta kebijakan sistem pembayaran untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital.

Pengalaman mengonfirmasi bahwa bauran kebijakan makroekonomi merupakan instrumen yang efektif saat ini untuk mencapai stabilitas sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Formulasi bauran kebijakan tersebut senantiasa harus dilakukan kalibrasi yang sesuai dengan sumber risiko yang ada, utamanya melalui koordinasi antar perancang kebijakan baik fiskal dan moneter. Hal ini penting sebagai bekal ASEAN dalam menghadapi dampak ketidakpastian global yang serta merta menyulut tingginya risiko ke depan.

Senada, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan kebijakan perlu dikalibrasi seiring dinamika yang ada karena setiap tahun tantangan berbeda muncul dari sumber risiko yang beragam. Pandemi COVID-19 membawa tantangan yang luar biasa hingga setelahnya, maka diperlukan pula kebijakan yang luar biasa.

Melalui koordinasi antarlembaga, dampak pandemi perlu dijaga agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan yang diimplementasikan dengan konsolidasi bersama BI untuk kalibrasi ulang bauran kebijakan.

Sinergi Pemerintah Indonesia dengan BI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga terbukti dapat menjaga ketahanan ekonomi Indonesia. Di kawasan, ASEAN pun telah bersinergi, di antaranya dengan inisiatif jaring pengaman keuangan regional (Chiang Mai Initiative Multilateralization/CMIM).

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bank Sentral Filipina (Banko Sentral ng Pilipinas/BSP) Felipe Medalla menambahkan perlunya adaptasi kebijakan yang cepat. Inflasi tetap menjadi sasaran utama dan karenanya BSP telah menerapkan kebijakan moneter yang cukup agresif.

BSP juga mengedepankan digitalisasi sistem pembayaran sebagai jalan menuju keuangan inklusif dan pertumbuhan yang kuat dan inklusif serta menerapkan strategi kebijakan moneter dengan instrumen yang beragam dan menjaga ketahanan sektor perbankan untuk meningkatkan resiliensi dalam mengatasi tantangan global yang meningkat.