PM Jepang fokus naikkan upah dalam kapitalisme model baru

Tokyo (ANTARA) - Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada Rabu menyatakan akan merancang rencana "kapitalisme baru" yang fokus kepada kenaikan upah, inovasi, dan penanganan masalah sosial dengan cara mendukung perusahaan rintisan.

"Pertama sekali sasaran kita adalah menyusun pedoman reformasi pasar kerja pada Juni, termasuk (upaya) menaikkan keterampilan pekerja dan memfasilitasi perputaran tenaga kerja," kata Kishida kepada sebuah panel yang ditugaskan menerapkan rencana tersebut.

Kishida pertama kali mengajukan gagasan "kapitalisme baru" itu ketika baru menjadi perdana menteri pada 2021 sebagai cara dalam mengatasi ketimpangan di negara dengan perekonomian terbesar ketiga dunia itu.

Dia mengisyaratkan menjauhi kebijakan reflasi karena menurutnya tak akan ada pertumbuhan tanpa redistribusi pendapatan.

Dia menyebut gagasannya itu "kapitalisme baru" karena kerugian sistem kapitalisme seperti munculnya ketimpangan yang melebar memang mesti diatasi.

Dengan mendorong kenaikan upah struktural, Kishida menyatakan Jepang akan berhasil mempersempit selisih upah antara perusahaan domestik dan perusahaan asing, sembari tetap memperhatikan situasi-situasi ekonomi yang berbeda.

Kishida menempatkan investasi modal manusia sebagai inti strategi pertumbuhannya karena angkatan kerja Jepang yang semakin menua menciptakan krisis tenaga kerja di negeri ketika saat bersamaan usia produktif kerja semakin menyusut.

Karena ditekan Kishida, berbagai perusahaan besar Jepang sebelumnya sepakat menaikkan gaji dengan rata-rata kenaikan 3,8 persen pada tahun fiskal selanjutnya pada akhir pembicaraan tenaga kerja tahunan mereka. Itu adalah tertinggi dalam tiga puluh tahun terakhir.

Walau begitu, prospek kenaikan tersebut tidak terlalu positif untuk pekerja dalam perusahaan-perusahaan kecil yang menampung hampir 70 persen angkatan kerja di Jepang.

Upah di Jepang tidak berubah sejak akhir dekade 1990-an, dan kini di bawah rata-rata negara terkaya dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Sumber: Reuters