BPK sampaikan pokok intervensi percepatan implementasi Agenda 2030

Jakarta (ANTARA) - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan pokok-pokok intervensi atas percepatan implementasi Agenda 2030 Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Voluntary National Reviews (VNR).

Pernyataan itu dikatakan secara virtual dalam pertemuan 10th Asia-Pacific Forum on Sustainable Development (APFSD) yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Asia Pasifik atau United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN ESCAP).

“(Pokok intervensi pertama), VNR merupakan peluang penting dalam perkembangan SDGs di Indonesia,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Yudi Ramdan Budiman, dikutip dari laman resmi BPK, Jakarta, Rabu.

Kedua, VNR memiliki peran penting untuk membangun kerja sama dan berkontribusi pada SDGs implementasi di Indonesia.

VNR direviu oleh BPK di mana VNR berfungsi untuk mereviu dan menilai akuntabilitas serta pencapaian implementasi SDGs di Indonesia.

Pokok intervensi selanjutnya adalah keterlibatan BPK telah mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan target baru program SDGs.

“(Terakhir), saat ini pemerintah Indonesia mendukung pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menyampaikan VNR tingkat daerah,” ucapnya.

APFSD merupakan forum tahunan tingkat regional Asia Pasifik untuk mendukung tindak lanjut dan reviu perkembangan Agenda 2030 untuk SDGs di tingkat regional Asia Pasifik.

Pertemuan ini merupakan rangkaian kegiatan menuju High-Level Political Forum (HLPF) yang akan diselenggarakan di markas PBB di New York, Amerika Serikat. APFSD ke-10 ini dilaksanakan pada tanggal 27-30 Maret 2023 secara hybrid di Bangkok, Thailand.

“Tema APFSD kali ini adalah Accelerating the recovery from the coronavirus disease (COVID-19) and the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development at all levels in Asia and the Pacific,” ungkap Yudi.