PDPI: Perkuat edukasi dan kolaborasi capai target eliminasi TB 2030

Penanggulangan kasus TB di Indonesia adalah kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga negara. Sehingga dibutuhkan komitmen dan kerja sama berbagai pihak dalam hal promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif

Jakarta (ANTARA) - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) menyatakan bahwa edukasi masyarakat dan kolaborasi multisektor harus diperkuat guna mencapai target eliminasi tuberkulosis (TB) yang telah ditentukan pada tahun 2030.

“Indonesia telah berjuang dan berkomitmen untuk mencapai target dan strategi eliminasi TB nasional pada tahun 2030. Kendati demikian, masih banyak kendala yang ditemui di lapangan dalam upaya eliminasi TB,” kata Sekretaris Pokja Infeksi PDPI, dr Irawaty Djaharuddin, Sp.P(K), FISR dalam konferensi pers "Yes We Can End TB" yang diikuti secara daring di Jakarta, Jumat.

Sesuai dengan target pemerintah untuk mengeliminasi TB di Indonesia, kata dia, angka laju insiden TB harus bisa ditekan menjadi 65 per 100.000 penduduk dan angka kematian TB harus turun menjadi 6 per 100.000 penduduk.

Ia menyatakan bahwa penanggulangan kasus TB di Indonesia adalah kewajiban dan tanggung jawab seluruh warga negara. Sehingga dibutuhkan komitmen dan kerja sama berbagai pihak dalam hal promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

Dalam hal ini, PDIP merekomendasikan untuk mulai memperkuat edukasi maupun kolaborasi tersebut sejak berada di tingkat komunitas. Komunitas bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan pencegahan penularan TB, sambil komunitas meningkatkan mutu pengetahuan kepada masyarakat, pemerintah bisa ikut melakukan active case finding supaya kasus bisa terlacak dengan baik.

Kemudian, pada pelayanan primer atau privat, pemerintah bisa memperkuat public private mix. Hal lain yang bisa dilakukan adalah menggalakkan para dokter atau tenaga kesehatan untuk mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan TB.

Ia menyatakan fasilitas pelayanan kesehatan bisa mempermudah sistem pencatatan dan pelaporan kasus, sambil memberikan pendampingan atau couching untuk dokter yang melakukan praktik mandiri, serta membuat komitmen manajemen rumah sakit yang kuat.

Termasuk memfasilitasi penyediaan sarana dan pra-sarana serta sumber daya manusia yang diperlukan di tiap rumah sakit yang ada di daerah. Sarana dan prasarana minimal yang seharusnya tersedia antara lain yakni TCM, BTA, Mantoux test, foto toraks, dan kultur MTB.

“Lainnya adalah memberikan kultur pendampingan pada rumah sakit yang di daerahnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan TB dan menjadi pusat rujukan kasus sulit,” katanya.

Ia menekankan semua upaya tersebut harus didukung oleh komitmen pemerintah dan setiap individu dalam melaksanakan sistem kesehatan yang baik, tentunya didukung dengan finansial model yang memadai.

"Semoga perayaan Hari Tuberkulosis Sedunia 2023 dengan tema 'Yes We Can End TB' merupakan suatu kemajuan penanggulangan TB di Indonesia, sehingga dapat mencapai eliminasi TB tahun 2030. Ayo bersama akhiri TB, Indonesia bisa,” demikian Irawaty Djaharuddin.

Baca juga: PDPI: Indonesia masih jauh dari capaian target eliminasi TBC 2030

Baca juga: Masuk peringkat ke-2 TBC, penanggulangan TB RI cukup kompleks

Baca juga: Konas PDPI gagas program kerja pengentasan masalah kesehatan paru

Baca juga: Pemerintah bangun kolaborasi lintas sektor untuk eliminasi TBC