BNPP ukur kinerja kementerian membangun kawasan perbatasan negara

“IPKP menjadi acuan bersama kementerian/lembaga pusat mengintervensi pembangunan kawasan perbatasan,”

Tanjung Selor (ANTARA) - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) mengukur kinerja kementerian/lembaga membangun kawasan perbatasan negara, salah satunya di Nunukan, menggunakan IPKP atau Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan.

“IPKP menjadi acuan bersama kementerian/lembaga pusat mengintervensi pembangunan kawasan perbatasan,” kata Fungsional Madya Bidang Penataan Ruang Kawasan Perbatasan BNPP, Haris Fadlhi di Nunukan, Jumat.

Sebelumnya, pada Senin (20/3/2023) BNPP menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kantor Bupati Nunukan, diikuti organisasi perangkat daerah, camat, serta perwakilan forkopimda.

Haris l menyampaikan program penyusunan IPKP telah dimulai sejak 2022, dan tahun ini kembali dilakukan pemantauan progresnya karena harus menjadi indeks yang ditetapkan dalam RPJMN dan pemenuhan capaian target sampai tahun 2024.

“Sampai tahun 2024 indeks IPKP tersebut harus meningkat sampai 0,52,” ujarnya.

Pada prinsipnya indeks ini adalah mengukur sejauh mana kementerian/lembaga melakukan pembangunan di kawasan perbatasan. Lokasi yang diukur adalah kecamatan yang masuk PKSN atau Pusat Kegiatan Strategis Nasional. Yakni PKSN Nunukan, PKSN Long Midang, dan PKSN Tau Lumbis.

Haris menjelaskan ada tiga variabel yang diukur yakni variabel lintas batas, pertumbuhan ekonomi, dan simpul transportasi.

“Tugas kami melakukan peninjauan, pemantauan apakah tiga variabel yang diperintahkan dalam perpres dilakukan atau tidak sama kementerian/lembaga di PKSN”, tambah Haris.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan Dian Kusumanto mengatakan konektivitas antar wilayah sangat penting.

Hubungan antar wilayah satu dengan yang lain bisa diwujudkan dengan pembangunan jalan, pembukaan jalur penerbangan dan pelayaran, atau dengan menyediakan paket internet yang memadai bagi masyarakat.

Ia juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Nunukan.

“Dalam beberapa tahun terakhir perhatian Pemerintah Pusat terhadap Kabupaten Nunukan sungguh luar biasa dalam meningkatkan konektivitas masyarakat, pemerintah telah menyambungkan jalan trans Kalimantan hingga wilayah Simanggaris, Pelabuhan Tunon Taka direhabilitasi, dibangun beberapa Pos Lintas Batas yang megah, dan banyak lagi proyek strategis lainnya”, tambahnya.