Menteri ATR/BPN serahkan sertipikat PTSL langsung ke rumah warga

Palangka Raya (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Hadi Tjahjanto menyerahkan sertipikat tanah hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) langsung ke rumah warga di Kelurahan Banturung, Kecamatan Bukit Batu, Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

"Kami serahkan hari ini 208 sertipikat untuk masyarakat, enam di antaranya saya serahkan langsung dari rumah ke rumah," katanya di sela kegiatan, Jumat.

Dia menjelaskan, rata-rata masyarakat di Kelurahan Banturung bekerja sebagai perajin bata merah, arang, sopir, serta lainnya.

Untuk itu dalam setiap kesempatan penyerahan sertipikat secara langsung, Hadi Tjahjanto mengingatkan warga untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya.

"Semoga sertipikat ini memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk dalam menunjang pengembangan perekonomian keluarga," ucapnya.

Penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari upaya percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia sebanyak 126 juta bidang.

Adapun saat ini jumlah tanah terdaftar telah mencapai 101,1 juta bidang dan 85 juta bidang tanah sudah bersertipikat.

"Ini sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Joko Widodo untuk mempercepat sertifikasi tanah rakyat," terangnya.

Pihaknya terus berupaya agar kegiatan sertifikasi ini terus berlanjut dan dapat dipercepat.

Untuk itu dia juga meminta agar pemerintah daerah memberikan keringanan bagi masyarakat, yakni membebaskan BPHTB.

Hadi Tjahjanto mengatakan, untuk menyukseskan pelaksanaan Program PTSL diharapkan dukungan semua pihak, agar seluruh kabupaten dan kota khususnya di Kalimantan Tengah segera menjadi Kota Lengkap.

Dengan terciptanya Kota Lengkap, selain memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan investor, hal ini dapat meminimalisir peluang masuknya oknum mafia tanah.

Turut hadir dalam kegiatan kali ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, sejumlah pejabat Kementerian ATR/BPN, Kepala Kanwil BPN Kalimantan Tengah Elijas B. Tjahajadi, pejabat pemerintah daerah, serta lainnya.