Riau berupaya menekan risiko kebakaran hutan dan lahan

Pekanbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Riau mengerahkan seluruh sumber daya untuk menekan risiko kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya selama musim kemarau.

Pada apel kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di halaman Kantor Gubernur Riau di Pekanbaru, Selasa, Wakil Gubernur Riau Edy Natar Nasution menyampaikan bahwa pemerintah daerah dengan dukungan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengerahkan satuan tugas terkait untuk melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla.

"Pemerintah daerah dengan didukung dan didampingi oleh BNPB melakukan segala upaya penanggulangan dengan tidak mengenal hari libur, seperti pengerahan Satgas Bidang Pemadaman Darat, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD Damkar, Kelompok Masyarakat Peduli Api, dan perusahaan," katanya.

Ia menambahkan, upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melibatkan satuan tugas bidang penegakan hukum, satuan tugas bidang pemadaman, hingga satuan tugas bidang perawatan dan pelayanan kesehatan.

Wakil Gubernur meminta seluruh instansi pemerintah bahu-membahu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan untuk mewujudkan Riau Bebas Asap Tahun 2023.

"Berdasarkan prediksi BMKG terdapat potensi terjadi El Nino setelah tiga tahun terakhir, 2020, 2021, 2022, terjadi La Nina, sehingga diperkirakan akan terjadi peningkatan potensi karhutla untuk tahun 2023, seperti yang pernah terjadi di tahun 2019," katanya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Riau mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2023.

Guna mendukung peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Riau menetapkan status siaga darurat karhutla dari 13 Februari sampai 30 November 2023.

Selain itu, pemerintah provinsi memastikan kesiapan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk upaya pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan di wilayahnya.

"Kita harus memastikan kesiapsiagaan Provinsi Riau dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan, sehingga setiap instansi dan pemangku kepentingan yang tergabung di dalam Komando Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Riau dapat mempersiapkan segala kebutuhan, seperti sarana dan prasarana serta sumber daya," kata Edy.

Ia mengatakan bahwa luasnya lahan gambut di wilayah Provinsi Riau menghadirkan tantangan tersendiri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

"Lahan gambut di Provinsi Riau yang mencapai 5,095 juta hektare atau sekitar 52 persen dari total lahan gambut di Pulau Sumatera menjadi kendala dalam pengendalian karhutla," katanya.

Gambut mengandung bahan bakar berupa sisa tumbuhan sampai di bawah permukaan tanah, sehingga jika terjadi kebakaran, maka api akan menjalar sampai ke bagian bawah permukaan tanah.

Kondisi yang demikian membuat kebakaran di lahan gambut susah dipadamkan.

Edy menekankan pentingnya kolaborasi dan kerja sama dari instansi-instansi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam mengatasi kendala upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Selain membuat satwa liar kehilangan habitat, kebakaran hutan dan lahan menyebabkan polusi udara, menurunkan kemampuan hutan menahan air dan menyerap emisi karbon, serta menimbulkan masalah kesehatan dan ekonomi.