Para tokoh agama deklarasikan Pemilu 2024 damai tanpa politisasi agama

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah tokoh agama mendeklarasikan komitmen untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2024 berlangsung secara damai, rukun, dan solid tanpa keberadaan politisasi agama.

Pembacaan komitmen bertajuk "Deklarasi Bersama untuk Kedamaian, Pemilu Berkualitas 2024" itu dilakukan di tengah-tengah acara simposium nasional yang digelar DPP PDI Perjuangan melalui Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi), di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Selasa, yang disaksikan secara virtual oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Untuk menjaga tegaknya negara Pancasila, kami peserta simposium nasional yang diselenggarakan pada 21 Maret 2023 menyepakati perlunya membangun kedamaian dalam kehidupan beragama guna lebih meningkatkan soliditas dan solidaritas berbangsa tanpa diskriminasi dan tanpa politisasi agama," ujar perwakilan tokoh agama Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri Syafiq A. Mughni saat membacakan salah satu poin dalam deklarasi itu.

Syafiq didampingi tokoh agama lain dalam pembacaan deklarasi tersebut, di antaranya Fatah S. Massinai selaku perwakilan dari Ahlul Bait Indonesia, Sekretaris DPP Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Rio Sidauruk, Hafizurrahman Danang mewakili Ahmadiyah, dan Romo Hans Jeharut dari Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).

Berikutnya, tokoh agama dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Gomar Gultom dan perwakilan Baitul Muslimin Indonesia Hamka Haq. Lalu, ada pula Mayjen TNI (Purn.) Wisnu Bawa Tenaya dari Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan WS Budi Santoso Tanuwibowo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia yang hadir secara virtual.

Baca juga: Mahfud: Ceramah politik kebangsaan boleh dilakukan di rumah ibadah
Baca juga: Mahfud: Pemilu merupakan proses mencari pemimpin yang baik

Poin selanjutnya yang dimuat dalam deklarasi itu adalah kesadaran para tokoh agama bahwa diskriminasi dan politisasi agama sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila dan akan melahirkan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu, menurut mereka, segala bentuk gagasan yang mengarah kepada politisasi agama atau politik identitas diskriminatif atas nama agama harus dihindari.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Acara Simposium Nasional Irvansyah mengatakan dinamika politik nasional di tengah tahun politik yang mulai menghangat harus menjadi perhatian semua kalangan.

Semua pihak, kata dia, harus memastikan perbedaan dalam pandangan dan sikap politik tidak menghalangi rasa persatuan sebagai bangsa, sekaligus persaudaraan sebagai umat manusia.

"Menggunakan politisasi agama untuk kepentingan politik yang menghalalkan segala cara berimbas pada kemunculan perpecahan atau konflik yang mengatasnamakan agama," kata dia.