"Total ada 8.000 usulan pembangunan 2024 yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan musrenbang mulai dari tingkat desa, kecamatan, hingga perangkat daerah dengan total kebutuhan anggaran mencapai Rp40 triliun," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Selasa.
Dia menekankan segenap perangkat daerah mampu mengoptimalkan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan beragam persoalan pembangunan daerah, termasuk menuntaskan enam program prioritas yang menjadi bagian dari sinkronisasi rencana kerja pemerintah pusat.
"Saya minta semua OPD (organisasi perangkat daerah) bisa mengoptimalkan kerja sama dengan stakeholder terkait untuk merealisasikan pembangunan sekaligus mewujudkan pemerintahan yang dinamis," katanya.
Dani mengaku postur pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi tidak mampu membiayai seluruh beban pembangunan infrastruktur yang diusulkan masyarakat sehingga diperlukan upaya lain di antaranya melalui APBD provinsi, APBN, maupun CSR.
"Kebutuhan kita Rp40 triliun untuk merealisasikan seluruh usulan masyarakat. Tapi kemampuan daerah hanya Rp6-7 triliun, jadi mau tidak mau memperbanyak penggalian sumber pembangunan baru dari PAD, APBD provinsi dan pusat, maupun peran serta dunia usaha. Ini yang akan dilakukan," katanya.
Berdasarkan hasil pembahasan, Pemerintah Kabupaten Bekasi hanya mampu mengalokasikan anggaran pembangunan tahun 2024 sebesar Rp300 miliar. Hal ini menjadi penyebab banyaknya usulan masyarakat yang akan tertunda pada tahun mendatang.
"Kita hanya mampu Rp300 miliar, itu hanya untuk pemeliharaan. Sedangkan kita juga perlu membangun jalan baru atau minimal memperlebar. Maka perlu upaya lain untuk mencapai itu," ucap dia.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Entah Ismanto mengatakan ribuan usulan pembangunan dengan nilai mencapai Rp40 triliun itu disampaikan melalui musrenbang yang dilakukan Pemkab Bekasi mulai dari tingkat desa, kecamatan, perangkat daerah, serta hasil reses anggota dewan.
Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan penyaringan usulan masyarakat hingga menetapkan dasar rencana pembangunan tahun depan. "Hasilnya kemudian dituangkan dalam rencana kegiatan ke depan dan jadi dasar untuk APBD 2024 mendatang," katanya.
Sementara itu, Staf Ahli Bupati Bekasi Agus Budiono mengatakan hasil penyaringan usulan warga memunculkan postur anggaran sebesar Rp7,1 triliun, berdasarkan usulan yang disesuaikan dengan enam program prioritas.
"Jadi postur itu sudah termasuk dengan belanja langsung, belanja pegawai, dan sebagainya. Ini juga disesuaikan dengan enam program usulan yang ditetapkan. Selanjutnya ini menjadi dasar penyusunan APBD Kabupaten Bekasi tahun 2024," kata dia.(KR-PRA).
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2023
