Perusahaan AS sebut Meksiko secara ilegal sita pelabuhan mereka

Mexico City (ANTARA) - Perusahaan bahan konstruksi AS Vulcan Material mengatakan bahwa pasukan keamanan Meksiko pekan lalu secara ilegal mengambil alih terminal pelabuhan mereka di Meksiko selatan, di tengah gugatan terhadap kegiatan tambang batu kapur di sekitar pelabuhan itu.

Insiden tersebut, terjadi pada Selasa malam lalu di dermaga Sac Tun milik perusahaan AS itu, sekitar 10 kilometer dari kawasan wisata yang popular, Playa del Carmen.

Kejadian tersebut merupakan buntut dari perseteruan yang sudah berlangsung lima tahun antara perusahaan tersebut menghadapi Pemerintah Meksiko terkait konsesi Vulcan.

Vulcan yang mengolah batu, pasir dan kerikil, aspal serta beton siap jadi, dalam sebuah pernyataan pada Senin mengatakan bahwa para pekerja Cemex, perusahaan semen Meksiko, membantu pihak keamanan pekan lalu dalam aksi pengambilalihan secara paksa terminal pelabuhan tersebut.

"Kami terkejut karena Cemex dan Pemerintah Meksiko yang ikut mendukung penyitaan secara paksa dan sembrono properti milik kami," kata Vulcan dalam pernyataannya.

Vulcan menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk menutup operasi mereka tahun lalu juga ilegal, namun mereka menolak untuk merinci bagaimana aksi tersebut dianggap sebagai ilegal dan siapa yang menguasai terminal tersebut.

Baik Cemex maupun Kementerian Keamanan Meksiko menolak untuk berkomentar.

Vulcan yang berbasis di Alabama tidak bisa menambang dan mengirim materi konstruksi sejak Pemerintah Meksiko menutup operasi mereka pada Mei 2022 karena khawatir dengan bahaya yang ditimbulkan penambahan batu kapur terhadap lingkungan dan air bersih di sekitar lokasi.

Ketika itu, Presiden Andres Manuel Lopez Obrador menyebut dampak tersebut sebagai "bencana ekologis".

Rekaman video yang disiarkan Fox News dari lokasi penambangan Sac Tun, memperlihatkan selusin petugas keamanan memasuki lokasi dengan truk polisi dan juga kendaraan milik Cemex.

Melalui sebuah pernyataan, Senator AS Katie Britt menyatakan peristiwa tersebut sebagai "penyitaan oleh militer" dan akan berdampak buruk terhadap proyek infrastruktur dan energi AS yang penting.

Sumber: Reuters