Kapolri: TNI-Polri kawal seluruh kebijakan pemerintah di Papua

Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa TNI-Polri siap untuk mengawal seluruh kebijakan pemerintah untuk memajukan pembangunan di Papua.

"Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik,” kata Sigit dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Sigit usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, BIN, dan jajaran terkait serta Forkopimda, yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Papua, Senin (20/3).

Sigit menjelaskan bahwa dalam ratas tersebut, Presiden Jokowi awalnya mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua.

"Baru saja kami melaksanakan rapat terbatas antara Panglima TNI, Kapolri, Kapolda, Pangdam, dan kesatuan wilayah serta Kabin, KSP yang dipimpin Pak Presiden untuk mendengar langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah," ujarnya.

Menurut dia, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya, antara lain dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program pemerintah pusat dengan daerah.

Dia menilai, keselarasan program tersebut ditekankan terkait bagaimana mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua.

Karena itu, dia menegaskan TNI-Polri siap mengawal seluruh kebijakan pemerintah yang ada di Bumi Cenderawasih.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyebut kehadiran personel TNI di Papua dalam rangka membantu tugas jajaran kepolisian melaksanakan operasi penegakan hukum.

Karena itu, dia memastikan tidak ada penambahan jumlah personel TNI di Papua, baik organik maupun yang didatangkan dari luar Papua.

“Semuanya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membantu Polri dalam rangka penegakan hukum," katanya.