Netanyahu perlambat langkah, fokus ke reformasi yudisial Israel

Yerusalem (ANTARA) - Pemimpin Israel Benjamin Netanyahu pada Senin mengumumkan pelunakan rencana perombakan yudisial sayap kanan pemerintah yang menjadi kelonggaran setelah terjadinya protes berskala nasional lebih dari dua bulan dan adanya kekhawatiran yang disuarakan oleh sejumlah sekutu Barat.

Netanyahu, pemegang mayoritas kursi parlemen, akan meratifikasi paket reformasi saat reses Knesset (parlemen Israel) pada 2 April.

Menurut dia dan sekutu koalisi religius-nasionalis, sebagian besar rencana itu akan ditunda hingga parlemen kembali menggelar rapat pada 30 April.

Undang-undang yang masih dijadwalkan untuk diratifikasi dalam dua pekan ke depan dapat mengguncang upaya Israel dalam memilih hakim, sebuah masalah utama dari kontroversi reformasi yang sedang terjadi, dengan kritikus menuduh Netanyahu berusaha untuk mengekang independensi pengadilan.

Dia menekankan bahwa tujuannya adalah agar terciptanya keseimbangan di dalam tubuh pemerintahan.

Pernyataan koalisi pada Senin menggunakan bahasa yang lebih berhati-hati dibandingkan dengan RUU awal yang diperkenalkan pada 4 Januari.

Koalisi menjelaskan akan terus mengawasi kekuasaan para hakim dalam panel pemilihan untuk kemudian menggunakan apa yang dianggapnya sebuah "veto otomatis" terhadap nominasi untuk hakim.

Pernyataan tersebut lebih lanjut menjelaskan amandamen terhadap RUU tersebut di sesi peninjauan Knesset pada Minggu (19/3), di mana anggota panel pemilihan akan diperbanyak dari sembilan menjadi 11 sesuai dengan rencana awal, tetapi dengan sebuah perubahan yang dapat mengurangi pengaruh pemerintah.

Sebelumnya, RUU tersebut mempertimbangkan panel untuk diisi oleh tiga menteri kabinet, dua anggota parlemen koalisi, dan dua tokoh masyarakat yang dipilih oleh pemerintah sehingga menjadikan perbandingan 7-4 untuk suara mayoritas maksimal

Setelah amandemen, RUU mempertimbangkan panel untuk diisi oleh tiga menteri kabinet, tiga anggota parlemen koalisi, tiga hakim dan dua anggota parlemen oposisi yang mana dapat mengubah perbandingan menjadi 6-5 yang lebih tipis dan berisiko bagi pemerintah.

RUU amandemen lebih lanjut menetapkan bahwa sebuah sesi Knesset tidak bisa menunjuk lebih dari dua hakim agung dalam pemungutan suara panel reguler.

Setiap penunjukkan di luar ketetapan tersebut akan memerlukan persetujuan dari suara mayoritas dengan setidaknya satu hakim dan satu anggota parlemen oposisi di antara anggota panel.

Netanyahu menyerukan para oposisi politik agar mempertimbangkan kembali setelah sebelumnya mereka bersumpah untuk memboikot pemungutan suara ratifikasi di Knesset dan mendorong sejumlah demonstrasi jalanan yang telah menjangkau jajaran militer Israel yang biasanya berada di atas perpolitikan.

"Kami membuka diri kepada siapapun yang benar-benar peduli terhadap persatuan nasional dan menginginkan tercapainya kesepakatan bersama," demikian pernyataan koalisi tersebut.