Pakar: Ada harapan besar padaKetua dan Wakil Ketua MK terpilih

Padang (ANTARA) - Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas (Unand) Khairul Fahmi mengatakan ada harapan besar dari masyarakat kepada Anwar Usman dan Saldi Isra usai terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023—2028.

"Ada harapan yang tertumpang bagaimana MK makin baik, terutama bagaimana beliau berdua mengembalikan citra MK kepada masyarakat," kata Khairul Fahmi di Padang, Senin.

Hakim konstitusi Anwar Usman dan Saldi Isra ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK untuk masa jabatan 2023—2028.

Penetapan itu dalam Sidang Pleno Khusus MK untuk pengucapan sumpah Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023—2028 di Gedung MK Jakarta.

Sebagai benteng konstitusi, kata dia, MK punya peranan penting di Tanah Air sehingga amanah yang dipercayakan kepada Anwar Usman dan Saldi Isra diharapkan bisa dijalankan sebagaimana mestinya.

"Sebagai benteng konstitusi, MK harus bisa menjaga kekuasaan negara kita dan menjalankannya sesuai dengan konstitusi," kata dosen sekaligus peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut.

Sebagai lembaga peradilan yang memiliki wewenang melakukan pengujian undang-undang, dia berharap Prof. Anwar Usman bersama Saldi Isra serta tujuh hakim konstitusi lainnya dapat memberikan putusan yang mencerminkan rasa keadilan.

Apalagi, lanjut dia, semangat awal didirikannya MK ialah menjaga keseimbangan kekuasaan legislatif agar berjalannya kekuasaan negara sesuai dengan konstitusi yang telah ditetapkan.

Khairul menyakini terpilihnya Anwar Usman dan Saldi Isra sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK sudah sesuai dengan mekanisme di lembaga peradilan itu. Pemilihan pun berjalan ketat sebelum keduanya ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua.

"Pak Anwar kembali terpilih itu sudah pilihan terbaik di antara hakim-hakim MK yang ada," ujarnya.

Baca juga: Anwar Usman dan Saldi Isra ditetapkan sebagai Ketua dan Wakil Ketua MK
Baca juga: Ketua MK tegaskan independensi hakim konstitusi