Bappenas sebut tantangan pembangunan Indonesia ke depan lebih rumit

Kita harus konsisten sampai visi besar sebagai negara maritim.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan tantangan pembangunan ke depan akan lebih rumit dengan tingkat kompleksitas semakin tinggi.

“Meskipun begitu, kita harus konsisten sampai visi besar sebagai negara maritim,” kata Suharso Monoarfa dalam acara Seminar Penjaringan Masukan Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.

Pemerintah mengusung visi Indonesia Emas bertajuk “Negara Maritim yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”.

Mengingat tahun 2023 hingga 2024 menjadi masa terakhir RPJPN 2005-2025, pihaknya bersiap-siap menyusun dokumen RPJPN 2025-2045.

Menurut dia, beberapa tantangan signifikan untuk mencapai visi Indonesia Emas memerlukan kolaborasi di dalam negeri maupun pada tingkat global.

Pertama, diperlukan transformasi paradigma dan komitmen untuk memandang laut sebagai halaman depan, bukan lagi sebagai halaman belakang atau sekadar dianggap menjadi penghubung antarpulau.

Tantangan kedua adalah urgensi transformasi ekonomi untuk mewujudkan laut sebagai sumber kemakmuran yang harus dikelola secara modern, adil, dan lestari.

Adapun tantangan terakhir, yaitu transformasi kelembagaan tata kelola untuk menciptakan pengelolaan pemanfaatan laut yang lebih efisien, transparan, dan inklusif.

“Tak bisa diingkari, telah banyak yang kita capai selama 20 tahun (RPJPN 2025-2045). Ada yang bisa kita petik, ada yang lanjutkan, ada yang harus koreksi, (dan) yang paling penting kita jaga dan memelihara keberlanjutannya,” ujar Suharso.

Pasca kemerdekaan 1945, Indonesia secara umum dianggap belum mengoptimalkan karakteristik utama wilayah Tanah Air, mengingat luas lautan sebesar 64 juta kilometer (km) dan 1,9 juta km wilayah daratan. Dalam arti, sejarah orientasi pembangunan cenderung memperlakukan Indonesia sebagai “anak benua”, padahal seharusnya “anak maritim”.

Perubahan orientasi terjadi ketika Perdana Menteri (PM) Djuanda Kartawidjaja pada periode 1957-1959 menginisiasi titik balik konsepsi dan paradigma pembangunan politik yang menekankan perairan/lautan bukanlah pemisah, tetapi penghubung pulau-pulau di Indonesia.

Melalui pemikiran Djuanda, katanya lagi, Indonesia memperoleh pengakuan sebagai negara kepulauan (archipelago)

Karena itu, dia menganggap sudah sepatunya RPJPN 2025-2045 mengusung konsep visi Indonesia Emas.

“Tentu ini cara-cara pandangnya akan berubah dan karena itu kita perlu masukan sebanyak mungkin. jangan sampai karena usung visi negara maritim asal biru, asal pegang mangrove, asal pegang kerang,” kata Menteri Bappenas pula.
Baca juga: Politikus: Perlu kesiapan generasi muda menuju Indonesia Emas 2045
Baca juga: Kemnaker: SDM unggul kunci capai Indonesia emas