Italia dorong IMF bantu Tunisia guna cegah ketidakstabilan

Roma (ANTARA) - Italia mendorong Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengucurkan pinjaman 1,9 miliar dolar AS (Rp29,19 triliun) kepada Tunisia karena tanpa dana tersebut dicemaskan Tunisia akan menjadi tidak stabil, kata Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajano.

"Saya menegaskan kembali perlunya IMF segera mengintervensi untuk kepentingan stabilisasi serta pertumbuhan dengan dukungan ekonomi dan finansial Tunisia," kata Tajani kepada Reuters.

Tajani mengemukakan bahwa tanpa dana yang dibutuhkan, maka Tunisia dapat menjadi tidak stabil sehingga dapat melepaskan gelombang baru migran menuju Eropa.

Pembicaraan tentang dana talangan Tunisia dengan IMF telah terhambat berbulan-bulan antara lain karena Amerika Serikat menuntut reformasi yang banyak dari Presiden Tunisia Kais Saied, sebelum dana dapat dikucurkan.

Upaya untuk mengucurkan dana talangan itu telah terbentur oleh pergolakan politik Tunisia sejak Juli 2021 ketika Saied mencaplok sebagian besar kekuasaan dengan menutup parlemen dan berkuasa dengan menggunakan dekrit.

Saied tidak pernah mendukung secara terbuka perjanjian dengan IMF, sehingga membuat pendonor khawatir bahwa dia akhirnya akan mengubah reformasi setelah dana dikucurkan atau malah menyalahkan para pendonor atas setiap kesulitan ekonomi.

Meski demikian, Tajani telah berbicara dengan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgina dan mendesaknya untuk memberikan fleksibilitas guna mencegah kemungkinan keruntuhan finansial di Tunisia.

Menlu Italia juga telah membahas permasalahan ini dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, dan mengangkat isu ini dengan para mitra di Slovenia dan Kroasia, pada Jumat, menjelang pertemuan Menlu Uni Eropa mendatang.

Menurut seorang pejabat Italia, Perdana Menteri Giorgia Meloni juga "terus berkomunikasi melalui telepon" untuk memperingatkan bahwa Italia dapat menghadapi "invasi migran" dalam beberapa bulan mendatang bila Tunisia tidak mendapatkan dana tersebut.

Italia pada 2023 hingga kini telah tercatat menerima sebanyak 20.046 migran melalui perahu, jumlah yang bila tidak dihentikan kemungkinan dapat mengalahkan jumlah tertinggi pada 2016, ketika sebanyak 181.436 orang mencapai dataran Italia melalui perahu kecil.

Berdasarkan data tidak resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 12.000 orang dari mereka yang mencapai Italia tahun ini berangkat dari Tunisia, dibandingkan dengan sekitar 1.300 orang pada periode yang sama pada 2022.

Hal itu menandakan sebuah kebalikan dari pola sebelumnya di mana Libya menjadi tempat keberangkatan utama dari para migran.

"Migrasi tidak biasa yang tidak terkendali hanya dapat dikurangi dengan memperbaiki kondisi stabilitas keamanan dan ekonomi," kata Tajani, sambil menambahkan bahwa Italia berupaya untuk meningkatkan pelatihan bagi warga Tunisia sebagai cara alternatif daripada bermigrasi.

Namun, seorang pejabat pemerintah di Roma mengatakan, situasinya rumit karena mengetahui bahwa mayoritas dari mereka yang berangkat dari Tunisia tahun ini berasal dari negara-negara di kawasan Afrika Sub-Sahara.

Migran dari kawasan Afrika Sub-Sahara telah bertekad menuju Eropa dampak dari tindakan keras terhadap pendatang di Tunisia.

Pada Februari, Saied berkata dalam komentar yang ramai dikritik kelompok HAM dan Uni Afrika bahwa imigrasi ilegal dari Afrika Sub-Sahara adalah sebuah konspirasi yang ingin mengubah postur demografi Tunisia. Saied memerintahkan aparat keamanan mengusir setiap migran yang tinggal secara ilegal di Tunisia.

Kebijakan itu mengakibatkan banyak orang meninggalkan Tunisia, bahkan ketika mereka awalnya tidak berniat untuk melakukan perjalanan berbahaya melintasi Eropa, kata seorang pejabat senior di PBB.

Dari kedatangan migran tahun ini di Italia, jumlah tertinggi berasal dari Pantai Gading (3.233), diikuti oleh Guinea (2.906). Pejabat PBB mengatakan bahwa sebagian besar berangkat dari Tunisia. Sebagai perbandingan, 1.535 warga Tunisia datang ke Italia pada 2023 hingga saat ini.

"Kestabilan dan kemakmuran Tunisia, dengan penghormatan kepada hak-hak dan kebebasan dasar, adalah penting bagi stabilitas dari seluruh kawasan Mediterania," kata Tajani.

Sumber : Reuters