PGRI sebut program ASN PPPK beri kepastian ketersediaan pendidik

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Ali Rahim mengatakan program guru ASN PPPK memberi kepastian ketersediaan pendidik.

“Selain meningkatkan kesejahteraan guru, program ini juga untuk menciptakan kepastian terhadap ketersediaan pendidik di masa mendatang,” ujar Ali di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa misi besar program yang diinisiasi Kemendikbudristek itu adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

“Pemerintah sudah punya niat yang bagus,” jelas dia.

Hingga saat ini, sudah ada lebih dari 550.000 guru honorer yang diangkat menjadi guru ASN PPPK. Hal itu merupakan pencapaian pertama kalinya dalam sejarah.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menambahkan masih banyak pekerjaan rumah dalam meningkatkan sumber daya manusia terutama pada aspek pendidikan.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan meningkatkan jumlah formasi pada ASN PPPK 2023 dari periode sebelumnya sebanyak 2.450 kuota.

“Apalagi, pemerintah pusat telah menjamin gaji ASN PPPK dan tunjangan guru melalui Dana Alokasi Umum (DAU). Pokoknya, apa yang diamanatkan menjadi tanggung jawab. Kami harus mengusulkan semaksimal mungkin,” kata Emil.

Hal itu dikarenakan untuk penyediaan gaji dan tunjangan guru ASN PPPK telah disediakan oleh pemerintah pusat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum.

Akan tetapi tidak semua Pemda memahami bahwa gaji dan tunjangan guru ASN PPPK sudah ditanggung pemerintah pusat, sehingga enggan mengusulkan formasi guru sesuai kebutuhan daerah. Padahal, banyak guru yang masih berstatus honorer maupun yang akan memasuki masa pensiun.

Gubernur Riau Syamsuar, menjelaskan pihaknya mendukung Kemendikbudristek menyukseskan program guru ASN PPPK. Pada 2022, Pemprov Riau mendapatkan formasi sebanyak 3.302 guru.

“Kami berharap rekrutmen guru ASN PPPK berjalan baik dan lancar. Nanti para guru tenang mengajar sesuai tempat serta lokasi yang tersedia di masing-masing sekolah,” imbuh Syamsuar.

Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Pengurus Besar PGRI Pusat, Achmad Wahyudi, turut menyatakan apresiasi kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek.

“Ada hal rumit yang tidak bisa dipahami semua orang, yakni ruang teknis administratif. Ini artinya memang rekrutmen ASN PPPK sangat tak sederhana. Kita perlu mendukung pemerintah, jangan justru menambah kerumitan,” kata Achmad.***3***