Slovakia susul Polandia kirim jet tempur MiG-29 untuk Ukraina

Praha (ANTARA) - Slovakia pada Jumat menjadi negara NATO kedua setelah Polandia yang menyatakan tengah mengirimkan jet tempur MiG-29 kepada Ukraina untuk membantu negara dalam menghentikan invasi Rusia yang sudah berusia satu tahun.

"Hari ini, pemerintah memutuskan dan menyetujui secara bulat sebuah persetujuan internasional (terkait bantuan tersebut)," kata Perdana Menteri Slovakia Eduard Heger.

Slovakia mengatakan akan mengirimkan jet tempur MiG-29 miliknya yang telah dipensiunkan namun masih laik terbang. Slovakia juga menyumbangkan sistem pertahanan udara KUB miliknya.

Slovakia memiliki 11 jet tempur MiG-29 dan sudah dipensiunkan musim panas lalu. Kebanyakan sudah tak laik operasional, sementara yang masih laik akan dikirim ke Ukraina, dan sisanya menjadi suku cadang.

"Proses penyerahan jet tempur tersebut akan melalui koordinasi ketat dengan pihak Polandia, Ukraina, dan tentu saja, negara-negara sekutu lain," tegas Heger.

Heger menyebutkan Slovakia akan mendapatkan kompensasi finansial dari Uni Eropa dan sudah bersepakat dengan Amerika Serikat mengirimkan material militer senilai 700 juta dolar AS (Rp10,7 triliun).

Anggota-anggota NATO yang bekas negara komunis, seperti Polandia dan Slovakia, menjadi pendukung Ukraina yang gigih sejak Rusia menginvasi negara itu pada 24 Februari 2022.

Kamis kemarin, Polandia menjadi anggota NATO pertama yang menyatakan segera mengirimkan empat jet tempur MiG-29 kepada Ukraina dalam beberapa hari mendatang.

Negara-negara Barat lainnya yang telah mengirimkan persenjataan dalam berbagai bentuk kepada Ukraina sampai saat ini masih enggan mengirimkan jet tempur mereka.

Slovakia telah memesan jet tempur F-16 dari AS pada 2018 untuk menggantikan skuadron MiG-29 miliknya yang telah dipensiunkan. Pesawat F-16 tersebut diperkirakan tiba tahun 2024.

Sementara itu, pihak oposisi dan bahkan sejumlah anggota partai koalisi pemerintah mempertanyakan apakah kabinet Heger yang berstatus pemerintah sementara sampai pemilu September nanti berhak memutuskan pengiriman pesawat tempur tersebut.

Merespons potensi masalah yang disebut-sebut pihak oposisi, Heger menegaskan pemerintah telah meminta nasihat dari ahli-ahli hukum yang menyatakan keputusan tersebut tidak melanggar hukum.

Sumber: Reuters