Realisasi belanja PDN di "Business Matching V" capai Rp181,28 triliun

Nilai capaian Business Matching kali ini kami akui memang belum sesuai dengan arahan dari Menko Marves untuk mencapai Rp250 triliun. Namun saya masih optimis, di sisa triwulan pertama ini, angka tersebut akan dapat tercapai

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Doddy Rahadi mengungkapkan realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) dalam kegiatan Business Matching Tahap V yang digelar 15-17 Maret 2023 mencapai Rp181,28 triliun.

Dalam acara penutupan kegiatan Business Matching Tahap V 2023 di Jakarta, Jumat, Doddy mengatakan angka realisasi pembelanjaan tersebut terdiri dari Rp135,51 triliun dari pengadaan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sedangkan pada pengadaan di BUMN, tercatat total realisasi belanja sebesar Rp45,77 triliun.

"Nilai capaian Business Matching kali ini kami akui memang belum sesuai dengan arahan dari Menko Marves untuk mencapai Rp250 triliun. Namun saya masih optimis, di sisa triwulan pertama ini, angka tersebut akan dapat tercapai dengan optimal," katanya.

Meski belum mencapai target, Doddy mengatakan total komitmen belanja pemerintah dalam kegiatan temu bisnis itu mencapai Rp1.157,47 triliun.

Nilai tersebut berasal dari total komitmen dari kelompok Kementerian, Lembaga, serta Pemerintah Daerah sebesar Rp626,87 triliun. Sedangkan pada kelompok BUMN, tercatat total komitmen belanja negara sebesar Rp530,60 triliun.

"Angka ini bukanlah sebuah angka kosong. Ini adalah potensi yang bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk penyerapan produk dalam negeri pada pengadaan barang/jasa pemerintah. Nilai yang sudah terkumpul pada triwulan pertama ini harus dimaksimalkan untuk produk dalam negeri," imbuhnya.

Doddy menekankan pentingnya kontribusi semua pihak termasuk kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, pengusaha, asosiasi, serta pihak-pihak lain dalam pencapaian belanja PDN.

Ia juga mengingatkan Inpres 2/2022 secara tegas menyebutkan bahwa pada tahun 2023 ini, pemerintah menargetkan pengurangan impor sampai dengan 5 persen bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masih melakukan pembelanjaan melalui impor.

"Usaha ini mungkin akan terasa berat, namun penggunaan produk dalam negeri secara optimal pada pengadaan barang jasa pemerintah sudah terbukti dapat mendorong kebangkitan ekonomi di Indonesia. Mari berusaha bersama agar produk dalam negeri bisa menjadi raja di negeri sendiri," katanya.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Herindra mengatakan apa yang dikerjakan saat ini masih awal dan masih banyak tugas untuk mencapai dan mengeksekusi transaksi belanja produk dalam negeri hingga akhir tahun nanti.

"Tadi Pak Doddy menyampaikan walaupun target untuk kali ini belum tercapai, tapi saya yakin bahwa nanti masih ada waktu sehingga apa yang dicanangkan oleh Menko Marves dapat tercapai sesuai dengan yang kita harapkan," katanya.

Terpisah, melalui keterangan tertulis Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan hingga Jumat (17/3) pagi, tercatat realisasi belanja pemerintah dalam Business Matching Belanja Produk Dalam Negeri 2023 yang dilaksanakan pada 15-17 Maret 2023 mencapai sekitar Rp200 triliun.

"Sampai pagi ini realisasi pelaksanaan/kontrak sudah mencapai sekitar Rp200-an triliun, dan akan terus meningkat lagi seiring update pada bigbox LKPP," ujar Menperin.

Capaian realisasi belanja pemerintah tersebut merupakan catatan yang sangat baik, mengingat pelaksanaan anggaran APBN, APBD, dan BUMN baru memasuki bulan ketiga.

Angka ini merupakan capaian realisasi pembelian barang/jasa pemerintah yang didorong oleh rangkaian kegiatan Business Matching yang sudah dimulai sejak awal Maret 2023.

Rangkaian Business Matching diawali dengan pelaksanaan Bimtek serta sosialisasi pengisian SIRUP dan SPSE yang diikuti oleh seluruh PPK di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN. Dengan cara tersebut, proses realisasi belanja pemerintah bisa dilaksanakan dengan hasil yang optimal.