PLN gandeng ATR/BPN amankan aset lahan untuk infrastruktur kelistrikan

Berkat dukungan dari Kementerian ATR/BPN, proses yang dulunya panjang dan berbelit, berhasil dibongkar dan diringkas menjadi sederhana sehingga sertifikasi aset dapat dilakukan lebih cepat.

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) melanjutkan kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengamankan aset lahan yang digunakan untuk infrastruktur kelistrikan.

Melalui kerja sama tersebut, PLN dan Kementerian ATR/BPN menargetkan seluruh persil tanah untuk infrastruktur kelistrikan dapat segera tersertifikasi.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyatakan terima kasih atas dukungan Kementerian ATR/BPN yang sejak 2019 bergerak bersama PLN mengamankan aset kelistrikan.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Direktur Utama PLN di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Kamis (16/3).

Kementerian ATR/BPN, kata dia, telah banyak membantu dan mendukung kelancaran operasional PLN, tidak hanya dalam percepatan penerbitan sertifikasi dan penyelesaian permasalahan tetapi juga mendukung dalam hal perizinan.

"Berkat dukungan dari Kementerian ATR/BPN, proses yang dulunya panjang dan berbelit, berhasil dibongkar dan diringkas menjadi sederhana sehingga sertifikasi aset dapat dilakukan lebih cepat," ucap Darmawan.

Namun, ia juga menyadari tugas mengamankan aset negara yang diamanahkan kepada PLN akan lebih menantang di kemudian hari.

"Kami masih punya waktu sampai tahun depan untuk bisa melegalitaskan 100 persen seluruh aset PLN. Terlebih, aset milik negara yang digunakan PLN ini dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kelistrikan yang andal bagi masyarakat," kata Darmawan.

PLN mencatat hingga 2022 telah melakukan sertifikasi terhadap 82.412 persil atau 77 persen dari total aset tanah perseroan sebanyak 106.656 persil. Angka itu meningkat berkat adanya kerja sama antara PLN dan Kementerian ATR/BPN yang dimulai sejak 2019, di mana saat itu jumlah aset tanah PLN yang telah tersertifikasi baru mencapai 31 persen.

Sementara itu, Menteri Hadi juga mengapresiasi kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan PLN yang telah berjalan baik. Melalui lanjutan kerja sama tersebut, PLN dan Kementerian ATR/BPN menargetkan melakukan sertifikasi aset tanah PLN hingga 100 persen sebelum akhir 2024.

"Mudah-mudahan tidak sampai akhir 2024. Pada Agustus 2024, kalau bisa saya bersama Dirut PLN menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan asetnya PLN sudah berhasil 100 persen. Ini menjadi hadiah peringatan hari kemerdekaan tahun 2024," ucap Hadi.