Semarang (ANTARA News) - Mengantisipasi kemungkinan banyaknya siswa yang tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) tahun ini, pemerintah perlu segera merumuskan mekanisme UN ulangan terutama jika angka kelulusannya kurang dari 90 persen. Ketua Komisi X DPR RI Zubeir Syafawi, dalam keterangan tertulis kepada pers di Semarang, Kamis, menyatakan, "kita berharap angka kelulusannya lebih 90 persen, namun jika kurang dari itu, pemerintah perlu segera menyusun langkah teknis guna pelaksanaan ujian ulangan." Anggota DPR dari PKS Jawa Tengah tersebut mengingatkan, ada kemungkinan siswa yang tidak lulus itu berasal dari keluarga kurang mampu. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi diskriminasi peluang pendidikan, katanya. "Sekolah yang siswanya banyak tidak lulus UN lebih disebabkan rendahnya kualitas input serta minimnya sarana prasarana. Sekolah seperti ini kebanyakan siswanya berasal dari keluarga kurang mampu," katanya. Menurut politikus PKS tersebut secara aturan pelaksanaan ujian ulangan itu sangat memungkinkan. "Pada UU masih dimungkinkan, kita tetap berlandaskan aturan main tetapi juga berpijak pada kepentingan generasi penerus bangsa," lanjut Zubeir. Menurut anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah Muhammad Haris, mengantisipasi ketidaklulusan siswa perlu mempertimbangkan nilai rapor dua semester terakhir pada mata pelajaran yang diujikan pada UN. "Nilai rapor itu penilaiannya lebih integratif, nilai rata-rata rapor digabungkan dengan nilai UN untuk menjadi standar kelulusan," kata Haris, anggota DPRD Jateng dari Fraksi PKS. Menurut dia, angka ideal persentasenya adalah 60 persen untuk UN dan 40 persen untuk nilai rapor. "Penilaian kelulusannya bukan hanya dari hasil UN, melainkan harus mempertimbangkan proses belajar siswa. Jangan sampai siswa yang sehari-harinya pintar hanya karena sedang flu saat UN, menjadi tidak lulus," katanya. Haris menambahkan UN sebenarnya lebih layak dijadikan sebagai sarana pemetaan kualitas sekolah, bukan sebagai tolok ukur kelulusan. "UN itu ideal jika kita gunakan untuk mengetahui `grade` (tingkat mutu) masing-masing sekolah, agar masyarakat tahu kualitas setiap sekolah," katanya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
