Kemendagri minta pemda prioritaskan pembangunan air minum

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah memprioritaskan perencanaan dan penganggaran daerah untuk pemenuhan air minum.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Teguh Setyabudi, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan program National Urban Water Supply Project (NUWSP) dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan prioritas pemenuhan air minum di daerah.

"NUWSP ini tak lain merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak warga negara atas akses air minum, terutama pada peningkatan akses air minum jaringan perpipaan di daerah perkotaan," kata Teguh saat membuka Workshop Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah NUWSP Tahun Anggaran 2023 di Kota Manado, Sulawesi Utara, Rabu (15/3).

Pemerintah menargetkan pemenuhan 100 persen akses air minum layak di seluruh daerah dapat tercapai pada 2024.

Khusus untuk akses air minum jaringan perpipaan, di mana 30 persen targetnya dipenuhi lewat program NUWSP pada 2024, harus dilakukan secara kolaboratif antara Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terkait.

Lebih lanjut, dia menambahkan untuk mendukung penguatan kerja sama, Ditjen Bina Bangda akan terus melakukan advokasi kepada daerah dalam pemetaan kebutuhan kerja sama, asistensi, dan pendampingan penyusunan dokumen kesepakatan kerja sama dalam kerangka NUWSP.

Selain itu, Ditjen Bina Bangda juga mendorong advokasi kerja sama di forum kepala daerah dan DPRD.

Untuk peningkatan kapasitas, Ditjen Bina Bangda akan melaksanakan peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis di level pemda pada 2023 dan 2024.

Dengan demikian, pemda dapat menyelaraskan kebijakan dan target pembangunan air minum melalui perumusan rencana program, kegiatan, maupun anggaran air minum.

"Diharapkan pula pemda mampu mengidentifikasi serta mencari solusi atas permasalahan, perencanaan, dan penganggaran air minum di daerah NUWSP," ujarnya.