Jakarta (ANTARA) - Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja menyampaikan bahwa menurut kajian 96 persen dari peserta puas dengan mutu pelatihan dan penyaluran bantuan dana dalam Program Kartu Prakerja.
"Ini berdasarkan kajian dari TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan Bank Dunia pada tahun 2022," kata Direktur Eksekutif Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Purbasari dalam acara bertajuk "3 Tahun Prakerja: Gebrakan Inovasi Pelayanan Publik" di Jakarta, Rabu.
Menurut kajian, ia mengatakan, sebanyak 96,1 persen peserta puas dengan kualitas pelatihan dan 96,4 persen peserta puas dengan cara penyaluran bantuan uang dalam Program Kartu Prakerja.
Denni juga menjelaskan strategi yang diterapkan selama tiga tahun pelaksanaan Program Kartu Prakerja, termasuk strategi inovasi dan literasi pada tahun pertama (2020) serta evaluasi pelaksanaan pada tahun berikutnya.
"Kita membuka diri untuk dievaluasi oleh lembaga-lembaga independen dengan dana bukan dari Prakerja, kita tidak akan pernah tahu apakah kita on the right track (di jalur yang benar) atau offtrack (keluar dari jalur). Alhamdulillah hasil evaluasi semuanya positif," katanya.
Ia mengemukakan bahwa Program Kartu Prakerja terbukti dapat menaikkan ketahanan pangan, inklusi keuangan, kelayakan kerja, hingga kewirausahaan.
"Jadi hasil evaluasi menunjukkan bahwa pendapatan para penerima Kartu Prakerja meningkat 10-21 persen per bulannya dibandingkan dengan non-penerima. Itu berdasarkan hasil evaluasi dari lembaga riset JPAL-SEA dan juga Presisi Indonesia," ia menjelaskan.
Pada 2022, tahun ketiga pelaksanaan program, Denni mengatakan, pelaksana program mulai melakukan promosi Program Kartu Prakerja di dalam dan di luar negeri.
"Setelah kita menerima bukti ilmiah kita baru percaya diri untuk melakukan promosi terhadap program ini di dalam maupun luar negeri. Kami berkunjung ke Kantor PBB memaparkan Program Kartu Prakerja ke lembaga-lembaga PBB," katanya.
Menurut dia, total anggaran dana untuk pelaksanaan Program Kartu Prakerja selama tiga tahun mencapai Rp59,4 triliun dan selama kurun itu program memberikan manfaat kepada 16,47 juta warga.
Dengan nilai bantuan yang diterima setiap penerima Kartu Prakerja sebanyak Rp3,55 juta, maka anggaran program yang telah tersalur ke peserta sekitar Rp58 triliun.
"Sisa dana bantuan yang tidak terserap semua dikembalikan ke rekening kas umum negara sesuai dengan peraturan Menko Perekonomian," kata Denni.
Sementara biaya operasional pelaksana program, menurut dia, sebanyak Rp353 miliar atau 0,59 persen dari total anggaran sekitar Rp59 triliun.
"Ini sangat rendah, tidak ada satu persennya. Itu pun Kartu Prakerja masih memberikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp237,8 miliar," katanya.
"Jadi, biaya operasional kita secara net hanya sekitar Rp100 miliar selama tiga tahun. Jadi itu betul-betul dilaksanakan, disalurkan tanpa korupsi," ia menambahkan.
Baca juga:
Airlangga: Program Kartu Prakerja skema normal mulai triwulan I-2023
Lembaga pelatihan diajak ikut seleksi penyedia pelatihan Prakerja
Pewarta: Zubi Mahrofi
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2023