BSKDN Kemendagri dorong Pemprov NTB tingkatkan inovasi berbasis riset

Jakarta (ANTARA) - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkatkan inovasi berbasis riset di daerahnya guna memperkuat ekonomi kreatif di wilayah tersebut.

"Ke depannya, setiap perangkat daerah di wilayah Provinsi NTB perlu lebih serius mengembangkan inovasi yang dimilikinya dengan didasarkan pada riset yang dapat dipertanggungjawabkan," ujar Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo, sebagaimana dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Riset dan Inovasi Pengembangan Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif yang diselenggarakan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi NTB, di NTB, Senin (13/3).

Lebih lanjut, Yusharto menyampaikan peningkatan inovasi berbasis riset itu diperlukan karena resesi di tingkat global pada saat ini ikut pula memengaruhi daya beli masyarakat, bahkan memicu berkurangnya pasar kerja.

Kondisi tersebut, lanjut dia, dapat pula memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk terus mengembangkan riset dan inovasi, terutama di bidang industri kreatif sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

"Banyak sekali bisnis yang gulung tikar, lalu operasi bisnis yang terhambat. Berikutnya, yang kita rasakan adalah berkurangnya pasar kerja atau pengurangan karyawan. Di balik itu semua, pemerintah tetap harus berinovasi," ucap dia.

Selain itu, tambahnya, berdasarkan data pelaporan Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2022, nilai yang diperoleh Provinsi NTB mengalami penurunan dari berbagai aspek, mulai dari penurunan skor yang diraih, peringkat pelaporan jumlah inovasi, hingga banyaknya inovasi yang belum sesuai dengan ketentuan.

Yusharto juga menyampaikan, berdasarkan rekapitulasi skor IID Provinsi NTB pada tahun 2022, Kabupaten Lombok Timur berada di posisi ketiga, setelah Lombok Tengah dan Sumbawa Barat. Posisi itu, menurut dia, menunjukkan adanya kesenjangan pencapaian hasil pembangunan.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, ia menilai Pemprov NTB dapat memperbaiki penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Dalam kesempatan yang sama, Yusharto juga mengimbau kepada Pemprov NTB untuk selalu memperhatikan komposisi data yang digunakan dalam mengembangkan inovasi berbasis riset. Dia lalu berharap inovasi yang akan dilakukan oleh Pemprov NTB itu dilaporkan kepada pemerintah pusat melalui BSKDN usai dilakukan serangkaian uji coba. Dengan demikian, lanjutnya, inovasi tersebut dapat memiliki nilai kematangan yang cukup.

"Dalam upaya peningkatannya (inovasi), semua pihak perlu memperhatikan tingkat kematangannya. Dengan begitu, tidak ada lagi inovasi yang ditolak (tidak memenuhi syarat) di tahun-tahun berikutnya," ucap dia.