Tingkatkan ekonomi bangsa, peran perempuan pelaku UMKM diapresiasi

Potensi para perempuan harus terus digali... yang menjadi arahan dari Presiden RI yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi para pelaku UMKM di Indonesia, khususnya para perempuan pelaku UMKM yang telah berperan penting dalam meningkatkan perekonomian bangsa Indonesia.

"Kontribusi UMKM pada PDB mencapai 61 persen. Selain itu juga mampu menyerap hingga 97 persen tenaga kerja. Dari total UMKM Indonesia yang berjumlah 65,5 juta, sebanyak 64 juta adalah usaha mikro, dimana lebih dari setengahnya dimiliki dan dikelola perempuan. Artinya, ini tidak lepas dari peran para perempuan yang telah memiliki dan mengelola setengah dari 64 juta usaha mikro di Indonesia," kata Menteri PPPA Bintang Puspayoga dalam keterangan, Jakarta, Selasa.

Hal itu dikatakan saat pihaknya bersama Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga Singapura Masagos Zulkifli melakukan kunjungan ke Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, untuk meninjau berbagai kerajinan tangan yang merupakan produksi dari UMKM di Indonesia.

Menteri Bintang Puspayoga menuturkan bahwa perempuan memiliki potensi yang luar biasa dan dapat berkontribusi besar dalam pembangunan di Indonesia, khususnya dari aspek ekonomi.

"Potensi para perempuan harus terus digali, salah satunya melalui program prioritas Kementerian PPPA yang menjadi arahan dari Presiden RI yaitu peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan yang berperspektif gender," kata Menteri Bintang Puspayoga.

Menteri PPPA itu juga mengajak seluruh pihak untuk dapat mendukung UMKM Indonesia, sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap karya anak bangsa dan menjadi salah satu upaya meningkatkan perekonomian bangsa.

Agenda kunjungan ke Gedung Sarinah ini menjadi agenda terakhir dari seluruh rangkaian agenda Menteri Masagos Zulkifli bersama Menteri PPPA dalam rangka menindaklanjuti MoU antara Kementerian PPPA dan Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga (MSF) Singapura pada 8 November 2022 di Singapura.