BEI targetkan pasar modal syariah tumbuh 10 persen pada 2023

Jakarta (ANTARA) - Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan kinerja pasar modal syariah Indonesia tumbuh sebesar 10 persen year on year (yoy) pada tahun 2023.

Kepala Divisi Pasar Modal Syariah BEI Irwan Aballoh dalam Edukasi Wartawan Terkait kinerja Pasar Modal Syariah di BEI, Jakarta, Senin, menyampaikan target pertumbuhan 10 persen yoy tersebut meliputi nilai transaksi, total volume total frekuensi perdagangan, serta jumlah investor.

“Sehingga tadi berharap bukan hanya investor yang naik tapi ini kembali gitu, kira kira begitu, targetnya itu baik korporat itu, 10 persen semua (Investor, nilai, volume dan frekuensi transaksi),” ujar Irwan.

Hingga akhir tahun 2022, pihaknya menjelaskan total nilai transaksi saham syariah mencapai Rp10,1 triliun dan total volume perdagangan mencapai 29,9 lembar saham.

Kemudian, total frekuensi perdagangan saham syariah mencapai 2.664 dan jumlah investor mencapai 117.942 investor.“Dalam 10 tahun, investor syariah tumbuh 22,89 persen,” ujar Irwan.

Hingga saat ini, pihaknya mencatat sebanyak 510 saham masuk kategori saham syariah atau 64 persen dari total saham di BEI.

Kemudian, kapitalisasi pasar mencapai Rp4.786 triliun atau 50 persen dari total kapitalisasi pasar modal Indonesia.

Selanjutnya, sukuk korporasi tercatat sebanyak 221 dengan nilai mencapai Rp42,49 triliun dan reksa dana syariah tercatat sebanyak 274 dengan nilai mencapai Rp40,6 triliun.

Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan sebanyak 78.400 investor atau mencakup 67 persen tersebar di Pulau Jawa dengan total nilai transaksi mencapai Rp8,37 triliun.

Kemudian, sebanyak 20.893 investor atau 18 persen dari Pulau Sumatera dengan nilai transaksi mencapai Rp964 miliar, diikuti Pulau Kalimantan sebanyak 9.350 atau delapan persen dengan nilai transaksi mencapai Rp308 miliar.

Selanjutnya, sebanyak 6.080 investor atau lima persen dari Pulau Sulawesi, Maluku dan Maluku Utara dengan nilai transaksi mencapai Rp379 miliar, dan sebanyak 2.111 investor atau dua persen dari Pulau Bali, NTB, NTT, Papua dan Papua Barat dengan nilai transaksi mencapai Rp90 miliar.