Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, inisiatif tersebut diperpanjang selama periode kedua hingga 18 Maret 2023, berdasarkan permintaan Ukraina.
“Kami harus menyatakan bahwa sejauh ini, hanya bagian Ukraina yang telah diterapkan secara efektif. Ekspor pertanian Rusia terus diblokir oleh sanksi sepihak Barat,” kata Zakharova dalam pernyataan tertulis, Minggu (12/3).
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa perwakilan Rusia tidak dilibatkan dalam pembicaraan untuk memperpanjang inisiatif itu.
Zakharova mengatakan posisi Rusia mengenai proposal paket dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, yang terdiri dari memorandum antara Rusia dan PBB untuk menormalisasi ekspor pertanian nasional dan kesepakatan biji-bijian, tetap tidak berubah.
Dia lebih lanjut mencatat bahwa pendekatan Moskow berasal dari perlunya perjanjian yang mulai berlaku setelah pembicaraan antara Turki, Rusia, Ukraina, dan PBB untuk dipenuhi guna mengatasi krisis pangan dan membantu negara-negara yang membutuhkan di Afrika, Asia, dan Amerika Latin.
Zakharova menjelaskan bahwa putaran konsultasi lain antara delegasi Rusia dan Sekretaris Jenderal Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) Rebeca Grynspan serta Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat Martin Griffiths akan berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 13 Maret mendatang.
Pada Juli tahun lalu, Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina menandatangani kesepakatan di Istanbul untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam.
Kegiatan ekspor pangan dari pelabuhan tersebut sempat terhenti sementara setelah perang Rusia-Ukraina dimulai pada Februari 2022.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Ukraina ekspor 19 juta ton pangan di bawah kesepakatan biji-bijian
Baca juga: FAO: Harga gandum naik lagi, karena pasokan yang lebih ketat di AS
Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2023
