PBB, New York (ANTARA News) - Pemimpin Siprus Yunani dan Siprus Turki harus memperbarui kontak guna menghidupkan lagi upaya lama tanpa hasil untuk menemukan cara menyatukan kembali pulau mereka di Laut Tengah, kata Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan, Selasa. Dengan tak-adanya rencana yang dapat diterima oleh kedua pihak, pasukan pemelihara perdamaian PBB mengenai Siprus "tetap tak diperlukan", kata Annan dalam laporan status terakhir mengenai kebuntuan selama beberapa dasawarsa tersebut ke Dewan Keamanan. Laporan itu dikeluarkan setelah partai Presiden Siprus Rassos Papadopoulos, yang menolak upaya PBB baru-baru ini untuk menghidupkan kembali pembicaraan penyatuan Siprus, tampil kuat dalam pemilihan anggota parlemen Ahad. Beberapa pengulas dan diplomat mengatakan hasil tersebut bukan merupakan pertanda baik bagi upaya penyatuan kembali Siprus atau harapan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Pulau itu telah terpecah menjadi wilayah Siprus Turki di bagian utara dan Siprus Yunani di selatan sejak tentara Turki memasuki wilayah utaranya pada 1974 guna menggagalkan rencana kudeta Siprus Yunani dukungan Athena dalam upaya menyatukan pulau tersebut dengan negara Yunani. Pemerintah di wilayah selatan diakui masyarakat internasional dan anggota Uni Eropa, sementara hanya Turki yang mengakui pemerintah daerah utara. Pasukan pemelihara perdamaian telah berada di Siprus sejak 1964. Sebanyak 930 personil militer dan polisi saat berpatroli di "jalur hijau" sepanjang 180 kilometer yang memisahkan wilayah utara dan selatan. Mandat misi itu akan berakhir 15 Juni dan Annan merekomendasikan perpanjangan selama enam bulan, sampai 15 Desember. "Pada tahap ini, penting bagi semua pihak untuk melanjutkan kontak dan mulai memikirkan cara terlibat kembali dalam upaya mencari penyelesaian menyeluruh bagi masalah Siprus," kata Annan. Ia berencana mengirim utusan khusus, Michael Moller, ke Siprus, Yunani dan Turki guna menilai prospek bagi dilanjutkannya upaya penyatuan dukungan PBB, katanya. Upaya penyatuan PBB telah macet sejak 2004, ketika Siprus Yunani menolak rencana perdamaian yang dirancang oleh Annan, sementara Siprus Turki melakukan pemungutan suara untuk menerima rencana itu. Turki pada Maret menampik permintaan Moller untuk melakukan kunjungan, dan menyatakan negara tersebut khawatir Moller bersikap bias dan mendukung Siprus Yunani.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006