Biden umumkan rencana anggaran untuk tahun fiskal 2024

Washington (ANTARA) - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden pada Kamis (9/3) mengumumkan proposal anggarannya untuk tahun fiskal 2024.

Proposal setebal 182 halaman itu memproyeksikan pengeluaran pemerintah federal sebesar 6,9 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp15.438) sepanjang tahun fiskal 2024 yang dimulai dari 1 Oktober 2023 dan berakhir pada 30 September 2024.

Biden mengatakan rencana anggarannya bertujuan mengurangi defisit sebesar hampir 3 triliun dolar AS dalam satu dekade berikutnya dengan membuat warga kaya dan perusahaan-perusahaan besar membayar bagian mereka secara adil.

"Kami mengusulkan pajak minimum miliarder, yang mengharuskan kalangan warga Amerika paling kaya membayar setidaknya 25 persen dari seluruh pendapatan mereka, termasuk aset terapresiasi," kata Biden dalam sebuah pesan tertulis yang ditujukan untuk Kongres AS.

Kevin McCarthy, ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS yang dikuasai oleh Partai Republik, pada Kamis merespons bahwa menurutnya, permintaan anggaran Biden sama sekali tidak serius.

"Dia mengusulkan triliunan pajak baru yang akan Anda dan keluarga Anda bayarkan secara langsung atau melalui biaya yang lebih tinggi," cuit McCarthy. "Tuan Presiden: Washington memiliki masalah pengeluaran, bukan masalah pendapatan."

Menurut proposal anggaran Biden, pengeluaran Pentagon akan melonjak menjadi 842 miliar dolar AS pada tahun fiskal 2024, naik 26 miliar dolar AS atau 3,2 persen dari level yang diberlakukan pada 2023.

AS telah banyak dikritik karena pengeluaran yang sangat besar untuk aktivitas militer. Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional tahun fiskal 2023 mengalokasikan hampir 817 miliar dolar AS untuk Pentagon.

Andrew Lautz, direktur kebijakan federal untuk National Taxpayers Union dan National Taxpayers Union Foundation (NTUF), pada Kamis menulis bahwa NTUF skeptis terhadap permintaan anggaran pertahanan Biden 2024, dan percaya bahwa semua pembayar pajak seharusnya juga demikian.

Ratusan warga Amerika berpartisipasi dalam sebuah unjuk rasa di Washington DC pada bulan lalu untuk memprotes aliran dana besar-besaran ke Ukraina, serta peran AS dalam konflik Rusia-Ukraina.

"AS bersikap terlalu berlebihan soal militer," kata Scholz-Karabakakis, seorang pengunjuk rasa dari Vermont.