Pemprov Sumsel diminta maksimalkan penyaluran Kartu Tani

Palembang, Sumatera Selatan (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diminta untuk memaksimalkan proses penyaluran Kartu Tani kepada para petani di daerah ini karena selama tiga tahun terakhir masih belum mencapai target kuota yang ditetapkan.

Asisten Utama III Bidang Pertanian dan Pangan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, di Palembang, Jumat, mengatakan Kartu Tani merupakan salah satu syarat yang harus dimiliki petani untuk menebus atau mendapatkan pupuk bersubsidi pemerintah, maka perlu dipastikan dimiliki oleh petani.

Dalam sistem informasi tata kelola pupuk subsidi e-Alokasi tahun 2023 target kuota yang harus didistribusikan kepada petani Sumsel berjumlah sebanyak 310.231 Kartu Tani.

Proses penerbitan dan pendistribusian Kartu Tani tersebut dilakukan oleh pihak perbankan dalam hal ini Bank BRI bersama tim pemerintah daerah.

Namun masalahnya, ia menyebutkan, sampai saat ini baru sebanyak 184.203 unit Kartu Tani atau 59 persen dari kuota itu yang telah didistribusikan kepada petani.

“Bahkan data terakhir per November 2022 belum ada penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan menggunakan Kartu Tani di sini,” kata dia.

Karena belum seluruhnya memiliki Kartu Tani, berdasarkan hasil peninjauan tim Ombudsman di beberapa daerah sentra produksi pertanian di Sumsel, petani terpaksa melakukan penebusan pupuk secara manual menggunakan KTP melalui T-Pubers.

Untuk itu, dia menjelaskan, pemerintah provinsi mesti mengidentifikasi dan menyelesaikan apa faktor yang menyebabkan proses pendistribusian itu sejak tiga tahun lalu sampai saat ini masih terhambat.

Adapun misalnya seperti yang banyak terjadi di daerah lain, faktor penghambat itu antara lain keterbatasan kecakapan petani terhadap teknologi atau kekurangan jumlah mesin EDC di kios pengecer.

“Harus ada opsi penyelesaiannya jangan sampai menghambat petani mendapatkan pupuk subsidi dan mempengaruhi produktifitas pertanian kita. Padahal kuota pupuk subsidinya tercukupi,” kata dia.

Untuk diketahui, sebagai produsen pupuk milik pemerintah PT Pupuk Sriwijaya memastikan saat ini per Februari 2023 stok pupuk urea bersubsidi sebaran Sumsel ada sebanyak 7.637 ton atau lebih 116 persen dari ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah dan pupuk NPK sebanyak 7.270 ton atau 216 persen di atas ketentuan pemerintah.

Kemudian, untuk pupuk urea sebaran nasional yang jadi tanggung jawab Pusri tersedia 121.922 ton atau 155 persen di atas ketentuan pemerintah dan pupuk NPK sebanyak 31.328 ton atau 295 persen di atas ketentuan.

Baca juga: Sebanyak 60 ribu petani di Bengkulu terima kartu tani
Baca juga: Ombudsman RI nilai penggunaan Kartu Tani pupuk subsidi dipaksakan
Baca juga: Pupuk Indonesia tindaklanjuti arahan Ombudsman terkait integrasi data