Kemenkominfo sebut "startup" berpotensi besar kembangkan "e-goverment"

Jakarta (ANTARA) - Koordinator Startup Digital Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Sonny Hendra Sudaryana menyebutkan bahwa startup atau perusahaan rintisan di 2023 memiliki potensi yang besar mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik, e-goverment.

"Kami melihat saat ini mulai banyak Goverment Tech yang bertumbuh, itu membantu layanan dari Pemerintah ke masyarakat lebih baik lagi. Sudah banyak juga Kementerian yang terbuka berkolaborasi salah satu contohnya Kementerian Kesehatan degan digital transformation office-nya," ujar Sonny dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis.

Menurutnya potensi kolaborasi para startup dengan penyedia layanan publik semakin besar karena saat ini infrastruktur digital di Indonesia sudah semakin mumpuni bersamaan dengan pelaksanaan akselerasi transformasi digital nasional.

Beberapa contoh infrastruktur yang dimaksud ialah pemasangan kabel fiber optik sepanjang 550 ribu kilometer untuk menguatkan kualitas internet di Indonesia. Lalu pembangunan-pembangunan menara pemancar sinyal yang disebut Base Transceiver Station (BTS) 4G di wilayah-wilayah yang sebelumnya kesulitan akses internet.

Di samping infrastruktur yang semakin mumpuni, Sonny juga menyebutkan visi para penyedia layanan publik untuk meningkatkan layanannya dari sistem tradisional ke sistem yang lebih terdigitaliasi tentunya mendorong potensi kolaborasi pemerintah dan startup menjadi lebih tinggi.

Ia mencontohkan salah satu sistem e-goverment yang sudah berhasil berkat kolaborasi pemerintah dan startup ialah PeduliLindungi.

"Dari situ data kesehatan terbuka, terlihat pemerintah dan kementerian-kementerian sudah lebih terbuka. Jadi startup yang dahulu terhambat regulasi dan akses, saat ini lebih dimudahkan," kata Sonny.

Penyelenggaraan sistem e-Goverment juga menjadi salah satu hal yang didorong oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Agar dapat menyukseskan pertumbuhan startup di Indonesia termasuk di sektor e-goverment, Kemenkominfo pun mengatakan siap menjembatani para startup untuk terhubung dengan pihak pemerintah/ lembaga terkait.

Salah satunya dibuktikan lewat program Startup Studio Indonesia (SSI) yang memberi ruang bagi para pendiri startup pemula (early stage startup) mendapatkan pelatihan untuk membangun relasi dengan para penyedia layanan publik.

Bagi para alumni SSI, Kemenkominfo juga mengatakan pihaknya terbuka untuk mengatur diskusi antara startup dengan pihak pemerintah lainnya sehingga dapat berkolaborasi dan mampu meningkatkan pelayanan bagi masyarakat lebih optimal.