Reformasi tersebut jika disahkan akan menjadi perubahan paling radikal yang pernah terjadi dalam sistem pemerintahan Israel, termasuk membatasi kekuasaan Mahkamah Agung dan memberi kewenangan kepada pemerintah untuk memilih hakim.
“Saya pikir ini masa kritis bagi Israel, dan kami harus berdiri bersama melindungi demokrasi dan mempertahankan kekuasaan Mahkamah Agung, yang menjunjung tinggi hak asasi warga sipil dan minoritas,” kata Mickey Roffa.
Dia mengatakan perubahan sistem peradilan semacam itu seakan menyerang dan menghancurkan diri sendiri.
Roffa menekankan bahwa pengadilan melindungi hak-hak warga negara.
Namun, beberapa warga seperti Bechor Israel, seorang penduduk di permukiman Yahudi Pisgat Ze’ev di Yerusalem Timur, menunjukkan dukungannya kepada pemerintah.
“Pemerintah kami harus lebih kuat dan tidak takut pada dunia luar,” kata Israel, 29 tahun.
Ketika ditanya kekhawatiran soal masa depan Israel jika amandemen tersebut disahkan, dia berkata, "Saya percaya Tuhan dan meyakini-Nya, dan saya tahu bahwa sesuatu yang sudah digariskan akan terjadi, pasti terjadi, dan saya bahagia (meyakini hal itu)."
Sementara Moshe Sachs, seorang Yahudi Amerika yang sedang belajar di Yeshiva di Yerusalem Barat, mengatakan diperlukan mayoritas suara yang sangat besar untuk meloloskan undang-undang perubahan sistem peradilan di Mahkamah Agung.
"Mayoritas kecil saja, seperti 64 suara, tidak cukup untuk meloloskannya, menurut saya," kata dia.
Elad Shmuel dari Yerusalem Barat menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemimpin oposisi, termasuk Ketua Yesh Atid, Yair Lapid, dan mantan Menteri Pertahanan Benny Gantz, yang memimpin aksi protes.
“Lapid dan Gantz ingin menghancurkan negara Israel. Mereka tidak menginginkan negara Yahudi atau apa pun yang berkaitan dengan Yudaisme.. menurut saya mereka jahat,” kata dia.
Ketika ditanya apakah dirinya mendukung PM Benjamin Netanyahu, dia mengatakan, "Bibi tidak terlalu bagus, tetapi saya pikir tidak ada lagi yang lebih bagus dari dia."
Selama lebih dari dua bulan, puluhan ribu warga Israel menggelar aksi protes menentang perubahan sistem peradilan yang akan membatasi kekuasaan pengadilan. Mereka juga menentang kebijakan sayap kanan Netanyahu.
Sebanyak 37 dari 40 pilot cadangan menolak mengikuti sesi latihan yang dijadwalkan pada 8 Maret sebagai aksi protes.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Demonstran Israel blokade jalan, protes amandemen sistem peradilan
Baca juga: Sistem peradilan Israel akan dirombak, Dubes AS: "Injak remnya"
Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2023
