BI: Inovasi kebijakan dan sistem pembayaran perkuat ketahanan ekonomi

inovasi kebijakan sistem pembayaran untuk pertumbuhan diwujudkan melalui digitalisasi pembayaran serta pengembangan Rupiah Digital

Jakarta (ANTARA) - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan inovasi pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran akan memperkuat ketahanan ekonomi.

"Implementasinya, dilakukan melalui inovasi kebijakan moneter yang ditargetkan untuk stabilitas. Sejalan dengan itu, inovasi kebijakan sistem pembayaran untuk pertumbuhan diwujudkan melalui digitalisasi dalam inovasi pembayaran serta pengembangan Rupiah Digital," kata Perry dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Perry pada kuliah (open lecture) "Inovasi Kebijakan Publik bagi Ketahanan Ekonomi Indonesia" di Al Qasimia University (AQU), Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu.

Inovasi sistem pembayaran meliputi QRIS, fast payment, Local Currency Transaction, dan Standar Nasional Open API. Menurut Perry, tantangan global seperti dampak perang Ukraina-Rusia, kerawanan energi dan pangan menuntut respons berupa kebijakan yang lebih inovatif.

Dalam kuliah yang dihadiri oleh pengajar dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen serta Fakultas Komunikasi itu, Perry mengawali pengajaran dengan pemaparan mengenai kondisi ekonomi Indonesia yaitu pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dengan fundamental ekonomi yang kuat dan akselerasi digital yang tinggi.

"Fundamental ini tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi yang baik, terkendalinya inflasi, defisit neraca perdagangan yang terkelola, dan intermediasi perbankan yang berkembang," ujarnya.

Perkembangan digital ekonomi baik pada perdagangan online, uang elektronik, dan perbankan digital yang tumbuh signifikan, turut dipacu oleh QRIS, digital banking, SNAP dan BI-FAST. Selain itu, ASEAN Cross Border Connectivity dan Local Currency Transaction telah mempermudah transaksi ekonomi lintas negara.

Gubernur BI Perry menuturkan capaian kinerja ekonomi tersebut diperoleh melalui koordinasi yang kuat dalam perumusan kebijakan publik yang menciptakan bauran kebijakan nasional.

Bauran kebijakan nasional terdiri atas lima respons, yaitu koordinasi moneter-fiskal, akselerasi transformasi keuangan, akselerasi sektor riil, digitalisasi ekonomi keuangan, dan ekonomi inklusif-hijau.

Untuk mendukung potensi ekonomi Indonesia, lanjut Perry, diperlukan adanya reformasi struktural. Reformasi tersebut dapat diwujudkan melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA) menjadi ekosistem industri yang bernilai tambah, misalnya melalui pemanfaatan nikel Indonesia menjadi baterai mobil listrik di masa depan.

Selain itu, ia mengatakan tiga kunci ketahanan ekonomi suatu bangsa adalah energi, pangan dan digitalisasi. Dalam ketahanan energi diperlukan pengembangan energi hijau, sementara ketahanan pangan dapat didorong dengan urban farming, dan digitalisasi diperlukan inovasi yang terus menerus.

"Membaca dan memahami di sepanjang usia adalah dasar untuk mempelajari seluruh fenomena di dunia yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan," ujarnya.